TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak habis pikir begitu rumitnya urusan teknis penanganan banjir di DKI Jakarta. Mulai dari masalah pengadaan listrik hingga pengadaan bahan bakar untuk menghidupkan diesel yang menyedot air seakan dipersulit pihak-pihak tertentu.

Sebelum bertemu dengan Presiden Joko Widodo, pria yang akrab disapa Ahok mencontohkan masih adanya pilah-pilih wilayah kekuasaan padahal Jakarta sudah terendam banjir.

"Nggak usah sok-sokan belagu, bilang ini punya saya ini, punya saya padahal sudah banjir. (Seperti) di Grogol di Universitas Tarumanegara dan Citraland sudah berapa lama diminta supaya ditinggikan jalannya. PU pusat kan duitnya terbatas. Kalau ditinggikan juga larinya kemana? Ya sudah pasang pompa saja di situ, bikin cluster kecil," ungkap Ahok di Balai Kota, Rabu (11/2/2015).

Ahok mengatakan, seharusnya dalam penanganan banjir urusan birokrasi lebih lunak sehingga penanganannya bisa lebih cepat. Jangan sampai akibat urusan birokrasi banjir di Jakarta semakin lama.

"Maksud saya Jakarta banjir nggak usah sok mau izin. Kalau begitu saya juga bisa sombong dong. Ini PLN lewat semua mesti bayar PBB tiang-tiangnya semua. Belum bayar PBB ke DKI. Jadi bukan saatnya anda berantem. Ini saatnya ini fakta, Jakarta kalau tanpa pompa, tenggelam," ungkapnya.

Ahok sudah mengatakan sebelumnya sudah meminta supaya PLN membantu dirinya. Saat air di sungai-sungai mulai tinggi dan waduk-waduk debit airnya tinggi supaya PLN tidak memutus listri supaya pompa air tetap bekerja menyedot air.

"Semua gardu, jangan putus listriknya. Kalau gardunya rendah ya kita tinggikan," ucapnya.

Begitu juga dengan rencana membeli genset, hal tersebut pun terkendala karena waktu pengadaannya lama. Ahok pun heran ada dua PLTU di wilayah Waduk Pluit tetapi listrik tidak pernah dirasakan Waduk Pluit padahal jaraknya hanya satu kilometer. Sebetulnya bisa saja satu PLTU digunakan untuk pompa air sementara satu lagi bisa buat cadangan.

"Terus ada masalah juga. Genset pakai solar, Pertamina melarang beli solar pakai jeriken di SPBU. Masyarakat kan punya pompa nih sekarang masing-masing dia musti pompa kan. Nah gimana selesaikan masalah ini? Maksud saya kalau sudah darurat begitu, apapun boleh. Kalau untuk genset, masa masyarakat mau jualan solar," ungkapnya.

Bila masih terhambat seperti itu, dikatakan Ahok hal tersebut bukan darurat, tetapi dianggap sebagai upaya menekan dirinya untuk mengeluarkan surat siaga darurat banjir di Jakarta.

"Kamu tahu nggak artinya kalau saya tulis surat siaga darurat? Semua tim dan semua dana cadangan boleh dikeluarkan. Siapa mau tanggung jawab kalau terjadi faktor korupsi Rp 3 milir sampai Rp 4 miliar? Saya nggak mau tanggung jawab. Kalau mau marahin saya, marahin saja pak presiden. Pak Jokowi juga tahun lalu nggak mau keluarin itu surat, dipaksa-paksa," ungkapnya.