TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama masih menunggu DPRD DKI menggunakan hak angket untuk membuat perhitungan siapa yang akan berada di balik jeruji besi dalam kisruh APBD DKI Jakarta Tahun anggaran 2015.

"Saya tunggu angket dulu, kan belum angket nih. Suruh angket dulu dong, biar saya juga angketin dia juga, kan seru kan, sama-sama angketin kan seru begitu loh. Kita tinggal hitung-hitungan saja, apa saya masuk penjara atau anggota DPRD masuk penjara," kata Ahok di Balai Kota, Rabu (26/2/2015).

Dia menganggap bagus bila harus masuk penjara secara berjamaah.

Mantan Bupati Belitung Timur ini saat menjadi anggota DPRD dan DPR RI dirinya sering mendenger kalimat dari oknum DPRD berbicara tentang masuk penjara berjamaah.

"Saya sering denger kalimat dari oknum DPRD ngomong begitu. Tidak apa-apa masuk penjara yang penting berjamaah, rame-rame katanya. Kalau sendiri-sendiri jangan, makanya mesti kompak, katanya begitu," ujar Ahok.

Ahok tidak mempermasalahkan apa yang dilakukan DPRD DKI Jakarta terhadap dirinya. Dirinya punya keyakinan bila dirinya menerima anggaran Rp 12,1 triliun tidak akan ada anggota DPRD DKI yang teriak.

"Saya jamin tidak akan ada masalah dengan DPRD kalau saya menerima Rp 12,1 triliun dimasukin ke dalam anggaran. Tidak ada masalah, yang jadi masalah tiap kelurahan di jakarta barat, beli UPS memakai anggaran Rp 4,2 miliar. malu-maluin saja kan," ujarnya.

Ia mengilustrasikan di rumahnya saja yang besar membeli genset tidak sampai seharga Rp 100 juta. Bahkan saat listrik mati, genset langsung menyala secara otomatis.

"Ngapain kalau tiap lurah punya genset Rp 100 juta lagi. Mati lampu orang nonton bola pun di rumah mending nonton bola di kantor lurah, bisa 10 jam juga rugi. Mau beli genset. emang (listrik) mati melulu," katanya.

Hal tersebut yang membuat Ahok tidak merestui pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) Rp 4,2 miliar.

"Jadi itu dibilang tidak ada etika saya. menurut saya yang mengisi itu tanpa ada permintaan dari kantor Lurah, itu yang tidak ada etika," ucapnya.

Ia pun masih ingat pengadaan meja pingpong untuk kantor RW. Akhirnya hanya membuang-buang anggaran saja.

"Dibuang-buang di sekolah, meja tulis komputer dibuang-buang, mana ada Jakarta pakai 28 persen dari APBD ternyata 46 persen bangunan sekolah ambruk jelek, kenapa? karena duit-duitnya dipakai untuk membeli macam-macam," katanya.