TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengaku tak ambil pusing pengajuan hak angket yang diajukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kepada dirinya.

Ahok sapaan akrab Basuki malah mempertanyakan komitmen beberapa partai yang mendukung dan menghilangkan hak angket.

"Ini udah jelas kok hitam atau putih. Makanya saya bilang sama Wagub (Djarot), saya tegaskan, ini sudah tidak ada lagi kompromi. Apa yang mau diperdamaikan, sampai mati pun saya tidak mau masukin 12,1 T ke dalam APBD karena barang ini tidak pantas,"ungkap Ahok di Kantor Balaikota, Jakarta, Seni (2/3/2015).

Mantan Bupati Belitong ini pun menegaskan titik temu pasti tak akan muncul jika Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta yang tak menyetujui e-budgeting. Bahkan persoalan e-budgeting telah dibahas dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Mantan politikus Partai Gerindra ini pun menyebutkan gaya komunikasinya sering dijadikan dalih dalam pengajuan hak angket. Namun, ia memprediksi gaya komunikasinya pasti akan dianggap baik jika ia menyetujui dana siluman sebesar Rp 12,1 triliun.

"Ini bukan soal ideologi partai, bukan soal saya engga punya partai bukan saya engga komunikasi. Ini soal Rp 12,1 Triliun bos,"papar Ahok.

Sebelumnya, 106 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta akan mengajukan hak angket ke Ahok. Namun, hari ini Partai NasDem telah membatalkan pengajuan hak angket tersebut.