TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – DPP Partai NasDem meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk mempergunakan kewenangannya berkonsultasi pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Kejaksaan Agung agar pos belanja rutin seperti gaji pegawai bisa didahulukan.

Sekjen Partai NasDem, Patrice Rio Capella meminta Mendagri turun tangan menengahi kekisruhan antara Ahok dan DPRD. NasDem berharap kekisruhan cepat berakhir sehingga roda pemerintahan di Jakarta tidak terganggu dengan konflik antar pejabat teras di DKI, yang menyebabkan kepentingan masyarakat menjadi terganggu.

"NasDem meminta Mendagri atas nama Pemerintah Pusat duduk satu meja dengan Gubernur DKI untuk selesaikan ini, kami harap kekisruhan segera berakhir agar pemerintahan di Jakarta dapat berjalan dengan baik," kata Rio saat menggelar konferensi pers di. DPP NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2015).

Menurutnya, hal ini juga mengakibatkan terganggunya sebagian dari pelayanan pada masyarakat serta menyita energi yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pengabdian masyarakat.