TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengumpulkan lurah, camat dan wali kota se-DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (4/3/2015).

Ia sengaja mengumpulkan semua petinggi daerah untuk mengisi formulir tentang persetujuan anggaran baik versi Ahok maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

"Saya ajak bapak ibu untuk ikut versi saya. Silakan bapak-ibu isi sesuai keinginan. Mau ikut versi saya atau mau ikut siluman lagi, silakan,"ujar Basuki yang akrab disapa Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur ini tidak memaksakan lurah, camat dan wali kota untuk ikut Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) versi dirinya. Langkah itu ia lakukan untuk mewujudkan tranparansi anggaran di Jakarta dan diharapkan berdampal luas di Indonesia.

"Kalau engga dengan e-budgeting kita tak bisa transparansi anggaran. Saya mau aja pemisahan kelompok mana yang siluman atau yang APBD pakai e-budgeting," ujar mantan politikus partai Gerindra itu.

Ahok menuturkan, jika penerapan e-budgeting dilaksanakan, langkah DKI Jakarta akan diikuti oleh provinsi lain. Bahkan, ia dengan percaya diri menyatakan sejarah bagi transparansi anggaran di Indonesia.

Sementara itu, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah menyatakan pengisian naskah itu dilakukan di Balai Agung DKI Jakarta. Selanjutnya, lurah, camat dan wali kota akan menyerahkan persetujuan itu ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Berikut isi naskah tersebut.

1. Saya setuju dengan isi anggaran ini karena sudah sesuai dengan anggaran yang saya usulkan.

Tandatangan
Nama
Jabatan

2. Saya tidak setuju dengan isi anggaran ini karena tidak sesuai dengan anggaran yang saya usulkan.

Tandatangan
Nama
Jabatan