Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Suara Tinggi Ahok Bikin Anggota DPRD Tersinggung

Tetapi suara Ahok yang meninggi dianggap sebagai pemicu anggota DPRD tersinggung.

Penulis: Adi Suhendi
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Suara Tinggi Ahok Bikin Anggota DPRD Tersinggung
WARTA KOTA/HENRY LOPULALAN
Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (tengah) dan Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat (kanan) berbincang sebelum rapat membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2015). Pertemuan tersebut membahas RAPBD DKI Jakarta yang akan tetap dilaksanakan dengan menggunakan sistem e-budgeting. WARTA KOTA/HENRY LOPULALAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam pertemuan mediasi antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD DKI Jakarta di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) awalnya berjalan lancar. Tetapi suara Ahok yang meninggi dianggap sebagai pemicu anggota DPRD tersinggung.

Ketua Fraksi Partai Nasdem Bestari Barus mengungkapkan saat akhir-akhir mediasi Ahok mengambil micnya dan berbicara.

"Saya tidak mengatakan ngamuk. (Dia) Bertanya kepada Walikota bagaimana dengan UPS, Pak wali kota (diminta) coba menjelaskan," ungkap Bestari di Kemendagri, Jakarta, Kamis (5/3/2015).

Ahok meminta Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi menjelaskan pengadaan UPS dalam APBD 2015 versi DPRD DKI. Tetapi suara Ahok dalam pertemuan tersebut meninggi.

"Dengan suara yang agak mungkin tinggi. Ini menyebabkan kawan-kawan yang di Banggar (Badan Anggaran DPRD DKI) ini merasa tersinggung dengan kekerasan seperti itu," ungkapnya.

Akhirnya terjadi kisruh dalam pertemuan tersebut yang mengakibatkan pertemuan ditutup. Bestari berharap APBD DKI Tahun Anggaran 2015 bisa diselesaikan dalam waktu dekat berhubung masih ada waktu beberapa hari ke depan.

Ia pun menginginkan Kemendagri tidak lagi mempermasalahkan hal-hal tidak penting dalam APBD. Tetapi sebagai mediator Kemendagri seharusnya fokus menyamakan persepsi antara gubernur dengan DPRD.

BERITA REKOMENDASI

"Dari awal saya sudah menyampaikan Depdagri agar tidak lagi mempermasalahkan hal-hal yang tidak penting. Masyarakat menunggu gitu loh, yang disahkan ini yang mana. Yang manapun akan kita ikuti. Tapi ternyata terjadi perdebatan-perdebatan yang seharusnya itu nanti saja, jangan di sini. Kan di sini mediasi untuk menentukan satu sikap yang mana," ujarnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas