TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan bila mediasi antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD DKI Jakarta terhenti atas permintaan dua Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik dan Abraham Lunggana atau Haji Lulung.

"Jadi memang tadi DPRD Pak Taufik dan Pak Lulung meminta untuk rapat klarifikasi mediasi di Kemendagri itu tidak diteruskan," kata Djarot di Balai Kota, Jakarta, Kamis (5/3/2015).

Dikatakannya bahwa APBD DKI tahun anggaran 2015 hanya satu yaitu yang dikirim Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dijelaskan mantan Wali Kota Blitar ini APBD yang dikirim Pemprov DKI dianggap paling lengkap karena mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

"Sedangkan yang dikirim oleh dewan itu hanya cuma masalah belanja. Jadi bukan APBD. Sehingga yang dibahas dan dievaluasi oleh Kemendagri itu adalah APBD satu itu yang lengkap," ujarnya.

Untuk solusi terkait kisruh APBD ini, Djarot mengatakan tinggalkan menunggu waktu. Djarot berharap bila APBD DKI secepatnya menjadi Raperda.

"Kami ingin ini tetap menjadi raperda. Artinya, Raperda itu ada komunikasi, ada kesepahaman antara eksekutif dan legislatif. Tapi, kalau ini ada ketidaksepahaman misalnya ya kemudian Kemendagri akan memberikan keputusan berdasarkan hasil evaluasi. Kalau memang tidak bisa diperdakan, maka jalan satu-satunya ya dikeluarkan Pergub," ungkapnya.

Djarot mengatakan bila RAPBD DKI paling lambat ditetapkan 1 April 2015.

"Paling lambat tanggal 1 April sudah selesai semua dan APBD paling tidak 24 Maret sudah clear," ujarnya.