TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesian Corruption Wacth (ICW) menyatakan kisruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berpotensi terjadi di daerah lain. Kisruh tersebut merupakan potret buruknya transparansi anggaran di Indonesia.

"Kalau potensi kemunculan dana siluman di daerah, semua punya, tapi eksposnya tidak ada,"ujar Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas di Jakarta, Senin (9/3/2015).

Firdaus berpendapat, pembahasan APBD sangat rentan terjadinya penyimpangan baik oleh legislatif maupun eksekutif. Bagi pihak legislatif pembahasan tersebut merupakan ruang untuk bagi-bagi jatah melalui penyusupan anggaran. Sementara dari pihak eksekutif, pembahasan APBD akan menjadi ajang balas budi. Politik balas jasa ini bisa terjadi akibat dana kampanye yang digerakkan oleh pihak swasta.

"Sama-sama ada peluang terlibat, kalau di parlemen bagi-bagi, tapi untuk kepala daerah bisa jadi panggung balas jasa,"kata Firdaus.

Hingga saat ini, ICW belum bisa melakukan penelusuran lebih lanjut ke berbagai daerah karena keterbatasan sumber daya. Namun, ia menegaskan APBD seharusnya dijadikan ajang untuk melihat keseriusan pemerintah untuk membela kesejahteraan rakyat.

"Kita tidak bisa memantau seluruh wilayah, tapi yang jelas, soal APBD DKI bisa menjadi potret kita untuk melihat keseriusan politik anggaran wakil kita,"ujar Firdaus.