TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kisruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2015 masih belum menunjukkan tanda-tanda selesai.

Ketua Umum Jaringan Penggerak (Jamper), Ghea Hermansyah mempertanyakan benarkah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tahaja Purnama (Ahok) sosok yang berani jujur demi rakyat.

Dirinya mengatakan, apabila produk APBD pemerintah provinsi (Pemprov) DKI model Ahok di gunakan tanpa pembahasan dan persetujuan DPRD, sama saja seperti di massa orde baru zaman Presiden Soeharto berkuasa, di mana DPR hanya setuju-setuju saja tanpa ada pembahasan kemudian semua anggota parlemen mengaminkannya.

"DPR hanya setuju saja tanpa ada membahas semua yes bos, sesuai keinginan bapak atau ikut apa sesuai keinginan Ahok tanpa perlu pembahasan, ini sudah berbahaya," kata Ghea kepada wartawan, Sabtu (14/3/2015).

Ghea menilai Ahok lewat program e-budgeting telah melawan konstitusi. Menurutnya opini di publik yang mendukung Ahok, ini sangat berbahaya dimana kekuatan politik telah di luluh lantahkan dan bahasa emosi Ahok yang meledak-ledak di jadikan senjata memutar balikan semua fakta dan data yang membuat publik bertanya-tanya.

"Diskusi pakar, di media televisi dan diskusi publik sudah menutup kuping dan isi kepala Ahok. dia tetap menggunakan cara-caranya yang tetap meledak-ledak dan arogan, ada apa di balik semua gaya cara dan strategi Ahok untk kepentingan apa, mengalihkan isu apa? Apa ada dosa besar Ahok yang harus dia tutupi dengan isu begal APBD, seperti di sengaja tanpa ada jalan keluar dan komunikasi," katanya.

Dirinya juga mempertanyakan cara berpolitik Ahok, yang hanya mengandalkan tim konsultannya untuk mengelola anggaran APBD DKI dan sarana, juga aset-pemda.

"Tanpa juru bicara semua dia hadapi dengan caranya karena memang cuma Ahok yang tau kapan harus di stop dan berhenti atau mau kemana arah tujuannya? Atau kita cuma menonton dan hanya berfikir, Ahok jatuh ngga ya? atau kita mengira-ngira siapa okum DPRD yang akan jeblos ya?" katanya.

Dijelaskan Ghea persoalan kisruh APBD sebenarnya mudah dan sederhana untuk di proses komunikasinya. Tapi Ahok mempersulit seolah tidak mau ada mediasi yang membuat masyarakat bertanya

"Ada apa dibalik begal APBD dan dana siluman?" ujarnya.

Menurutnya tidak menutup kemungkinan hak angket yang digulirkan DPRD DKI Jakarta hanya sebuah pengalihan isu proyek-proyek atau kepentingan raksasa para cukong.

"Siapa kah Ahok? Apa aktivitas kakak beradik dan keluarga ahok? Punya latar belakang pengusahakah Ahok? Jelas pengusaha akan berfikir untung bukan rugi. Ada apakah Ahok di Bangka Belitung?" ujar Ghea.

Lebih lanjut Ghea mengaku sedih dengan ironi bahasa yang tidak lazim dan patut untuk seorang pemimpin dan pejabat publik di masyarakat bisa menjadi pembenaran.

"Bagaimana dengan pendidikan moral anak-anak kita, adik-adik kita yang menonton mendengar melihat seorang pejabat berkata yang tidak patut dan meresahkan," katanya.