TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mendapatkan informasi yang akurat dari mata-matanya bila sejumlah anggota DPRD DKI ada yang menginginkan pembahasan evaluasi APBD Tahun 2015 dibuat deadlock alias buntu.

"Kalau saya bilang, memang beberapa teman-teman itu mau bikin deadlock saja. Ya sudah kita pakai Pergub. Saya sudah dapat laporan ya sebutlah intel A1 (akurat)sudah dibilang mau ada deadlock dari mereka," ujar pria yang akrab disapa Ahok di Balai Kota, Selasa (17/3/2015).

Dikatakannya, bila tidak dibuat deadlock, DPRD akan kehilangan muka karena sebelumnya anggota legislatif menyatakan bila RAPBD yang dikirim Ahok kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Kalau dia tidak bikin deadlock dia malu dong kan dia bilang ada dua versi APBD. Yang dia laporin saya dihak angket dan dilaporin ke Bareskrim tidak jadi itu apa, kan saya memalsukan dokumen. Kalau saya memalsukan dokumen mungkin tidak dikirim ke Kemendagri terus Mendagri balikin kasih koreksi?" ujar Ahok.

Dikatakannya, bila ada pandangan dokumen yang diberikan ke Kemendagri merupakan dokumen APBD palsu berarti Mendagri mengkoreksi dokumen palsu.

"Kalau ini kita bahas bersama, kita serahkan lagi ke sana jadi Perda malu kali DPRD. Masa dokumen palsu disahkan dia. Mungkin pikirannya seperti itu," ucapnya.