Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Besarnya anggaran belanja pegawai DKI 2015 kembali mendapat kritik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sebab, setelah dievaluasi Kemendagri, Pemprov DKI ternyata tak juga melakukan perbaikan.

Justru, dalam Rancangan Peraturan Gubernur APBD DKI 2015 yang diberikan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) anggaran belanja pegawai bertambah.

"Anggaran (belanja pegawai DKI) tahun lalu Rp 19,02 triliun atau sepertiga dari total anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Namun pada rapergub bukan berkurang, malah semakin naik," kata Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek (Donny) saat menyampaikan pandangan di rapat pembahasan Rapergub di Kemendagri, Kamis (2/4/2015).

Sebelumnya, dalam sebuah diskusi di Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Maret lalu, Donny juga sudah menyampaikan anggaran belanja pegawai DKI tidak rasional.

Dimana belanja pegawai dianggarkan Rp 19,2 triliun, atau hampir sepertiga dari total anggaran belanja di RAPBD 2015 yang sekitar Rp 64 triliun.

"Irasional itu belanja pegawai DKI," kata Donny.

Kemendagri pun menilai anggaran belanja pegawai DKI harus ditinjau kembali. Donny menyarankan pemangkasan, sehingga sebagian anggaran bisa dialihkan untuk belanja pembangunan yang lebih efektif dan efisien.

"Seperti belanja pendidikan, belanja infrastruktur dan belanja kesehatan," katanya.

Pasalnya, tidak bisa belanja pegawai DKI dibesarkan, tapi belanja infrastruktur malah dikurangi. Dimana anggaran belanja pegawai DKI sebesar Rp 19,2 triliun, sedangkan anggaran belanja infrastruktur hanya Rp 5,3 triliun.

"Masa rakyat dibagi cuma segitu? Belanja pegawai kok lebih besar?" katanya.