TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan hasil pertemuannya dengan Presiden RI Joko Widodo dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.

Kata Basuki, dari pertemuan itu terungkap panitia angket DPRD DKI tidak akan berujung kepada Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

"Pak Jokowi sudah bilang tidak akan meneruskan ke HMP. Ya sudah itu saja dan Pak Jokowi minta supaya kami dengan teman-teman NasDem, Hanura, PAN, PKB, dan Golkar supaya APBD 2016 itu sudah sesuai dengan e-budgeting," kata pria yang akrab disapa Ahok di Balai Kota, Selasa (14/4/2015).

Meskipun Jokowi sudah memberikan arahan supaya tidak ada HMP terhadap diri Ahok, tetapi pernyataan Jokowi dianggap Ahok bukan sebuah intruksi partai sehingga peluang digulirkannya HMP masih terbuka luas di DPRD.

"Itu juga bukan instruksi partai, itu ke pribadi ke Pak Pras. Kita kan teman," ucapnya.

Ahok percaya diri bila Fraksi PDI Perjuangan tidak akan hadir dalam paripurna bila DPRD mendesak digulirkannya HMP.

Kekuatan PDIP di DPRD DKI cukup mendominasi dan bisa menggagalkan upaya anggota lain yang ngotot digulirkannya HMP karena butuh 3/4 anggota dari 106 anggota DPRD yang ada untuk mendapat persetujuan HMP.

"Pimpinan lainnya seperti PKS semua oke. Pak Pras ngomong ya ada sedikit masalah Pak Taufik dan Pak Haji Lulung tadi," ucapnya.

Ia mengaku bila Jokowi sebagai bemper dirinya berkuasa di DKI. Bagaimana pun Jokowi pernah menjadi gubernur DKI sebelum terpilih menjadi presiden.

"Pasti saya dibekingi presiden karena ini kan proyeknya presiden pas jadi gubernur kan. Tapi, semua rencana kan meneruskan visi misi Pak Presiden waktu jadi gubernur DKI. Beliau tentu tidak ingin visi misinya tidak dilaksanakan," ungkapnya.