TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengancam akan mencopot Kepala Dinas Perhubungan Benjamin Bukit bila tidak berani menyelenggarkan lelang untuk menentukan perusahaan yang akan menyediakan teknologi penerapan aturan Eletronic Rapid Pricing (ERP) atau jalan berbayar.

"Kalau tidak bisa, ya ganti kepala dinasnya," kata pria yang akrab disapa Ahok di Balai Kota, Rabu (20/5/2015).

Dikatakan Ahok, Benjamin selaku Kepala Dinas Perhubungan DKI dianggagap tidak berani mengambil keputusan untuk mempercapat penerapan ERP di Jakarta.

ERP dikatakan Ahok tidak masuk dalam golongan retribusi tetapi kebijakan untuk mengatasi kemacetan dimana uang hasil dari ERP dialihkan untuk Publik Service Obligation (PSO) bagi penggunan bus TransJakarta sebagai kompensasi yang meninggalkan kendaraan pribadi.

"Kalau kadis tidak berani, cari yang berani. Menurut saya mereka salah menafsirkan saja," ungkapnya.

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengatakan bahwa saat ini ada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 yang mengatur tentang pembangunan infrastruktur dilakukan pihak ke tiga.

"Ya sudah kami tunjuk saja BUMD Jakpro kerja sama dengan siapa untuk membangun infrastruktur ini. Kenapa ngotot-ngotot retribusi. Kita ini bukan retribusi, jadi ini pembatasan kendaraan dan saya subsidi," ungkapnya.

Dijelaskan dia, bila ERP diterapkan pasti ada bus gratis yang harus disiapkan. Uang dari ERP akan digunakan untuk subsidi warga yang menggunakan bus.

"Saya bukan mau duitnya, saya tidak mau jakarta macet," katanya.