TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Kepala Polda Metro Jaya, Brigadir Jenderal Polisi Nandang Jumantara, meminta kepada aparat kepolisian supaya bekerja secara penuh tanggung jawab.

Dia mengingatkan hakikat tugas polisi merupakan perlindungan dan pelayanan masyarakat. Dia menilai tantangan tugas ke depan yang dijalani akan semakin berat.

Di bidang penegakan hukum, polisi diminta melakukan pemberantasan terhadap segala bentuk kejahatan untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Menghadapi kejahatan yang terus berkembang, Polri harus menggunakan taktik dan teknik didukung teknologi yang tepat.

Anggota Polri dituntut meningkatkan kemampuannya sejalan dengan perkembangan iptek yang digunakan untuk kejahatan.

"Saya juga meminta diberantas praktek mafia hukum kepolisian yang dikenal makelar kasus," tutur Brigjen Pol Nandang ditemui di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (1/7/2015).

Menurut dia, dalam pemberantasan kejahataan diperlukan koordinasi dan kerjasama yang sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya dan pemangku kepentingan lainnya termasuk dukungan masyarakat.

Di bidang perlindungan mayarakat, dia meminta aparat kepolisian memberikan dengan mudah dan tidak berbelit-belit, responsif dan dengan empati, berikan perlindugan yang memadai kepada kelompok rentan, penyandang cacat, gelandangan dan lainnya.

Kemudian, meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat kepada semua titik pelayanan polri. Pelayanan yang masih panjang birokrasinya hendaknya dipangkas untuk memberikan kemudahan dan memanfaatkan sistem online untuk menghindari pungutan tambahan dan percaloan.

"Saya melihat sejauh ini, seluruh jajaran Polri telah berusaha keras untuk membenahi diri melalui reformasi demokrasi Polri di segala bidang, walaupun upaya itu masih perlu ditingkatkan agar dapat dirasakan dampak positifnya oleh masyarakat," kata dia.

Dia menambahkan masih banyak komplain dari masyarakat terkait pelayanan polri maupun dalam penegakan hukum.

Menurutnya, komplain dari masyarakat dari media maupun disampaikan langsung merupakan masukkan yang berarti bagi polri, untuk mengukur sejauh mana penerimaan masyarakat atas pelaksanaan tugas Polri dan sebagai wujud masyarakat terhadap Polri.