TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Proyek Light Rail Transit (LRT) yang menjadi salah satu impian Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengatasi kemacetan di Jakarta masih juga belum bisa dilakukan ground breaking.

Dalam rapat terbatas yang digelar pemerintah pusat dengan pemerintah DKI Jakarta Selasa (18/8), kemarin terungkap ketidaksiapan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Adhi Karya Tbk, sebagai pelaksana proyek sebagai salah satu biang molornya ground breaking proyek mercu suar ini.

Hal itu terlihat dari pernyataan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang mempertanyakan sumber dana untuk menutup proyek sebesar Rp 7 triliun yang akan digunakan Adhi Karya.

“Proyek ini totalnya Rp 7 triliun, pertanyaan kita tadi kalau Adhi Karya cuma dikasih modal Rp 1,5 triliun sisanya bagaimana?” ujar Ahok usai mengikuti rapat kemarin, Selasa (18/8).

Ahok kemudian mendapat penjelasan dari Menteri BUMN Rini Soemarno bahwa Adhi Karya akan melakukan rights issue serta mengambil pinjaman di bank untuk menutupi kekurangan pendanaan sekitar Rp 5,5 triliun.

“Pertanyaan saya bank mau kasih utang atau tidak, kalau tanahnya tidak dikasih oleh Pemerintah DKI? Kalau misalnya tanah kita kasih, lalu utang dan proyeknya macet di tengah jalan. Apakah Pemerintah DKI boleh bongkar ini barang?” tanya Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur tersebut meminta pemerintah pusat melibatkan PT Jakarta Propertindo (JakPro) sebagai badan usaha milik daerah (BUMD) untuk terlibat dalam proyek tersebut.

“Makanya saya bilang kasih ke JakPro dong. Saya cuma minta Presiden keluarkan Keputusan Presiden saja, nanti utangnya boleh diubah jadi aset. Apa Adhi Karya lebih efisien? Belum tentu. Jadi jangan,” ucapnya.

Usai mengikuti rapat yang selesai pukul 16.30 WIB tersebut Menteri BUMN Rini Soemarno meninggalkan Istana Negara bersama asistennya.

Tertunda dan munculnya sangkarut proyek LRT ini kian membuat publik bertanya-tanya tentang kemampuan seorang Rini mengelola BUMN guna mewujudkan Nawacita dan Trisakti dari Jokowi.

Politikus PDIP Masinton Pasaribu menyatakan kinerja Menteri BUMN Rini Soemarno buruk sehingga layak menjadi kandidat menteri yang di-reshuffle untuk tahap II.

"Yang menyatakan kinerjanya buruk bukan hanya PDIP, kalangan akademisi dan pengamat juga demikian," kata Masinton.

Menurutnya, Rini adalah salah satu menteri yang tidak profesional dalam bekerja. Di antaranya, dia gemar mengangkat koleganya menduduki posisi strategis di BUMN.

"Dia menempatkan orang-orangnya di komisaris dan direksi. Menyuntikkan penyertaan modal negara ke BUMN yang sesungguhnya secara modal sudah baik kinerjanya. Ditambah skandal Garuda bisa aja diganti oleh Presiden kapan saja," kata Masinton.

Menurutnya, kemunculan skandal Garuda membuat pergantian terhadap Rini terbuka dilakukan. “Sudah diberikan peringatan oleh Presiden. Selain itu setelah diberikan warning terbuka lagi ada skandal Garuda. Itu berpotensi merugikan negara. Di balik rencana pembelian pesawat airbus berbadan besar itu melibatkan Menteri. Ada motif apa di balik itu,” tuturnya.