TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Banjir yang kerap terjadi di Jakarta dinilai bukan semata-mata disebabkan banyaknya permukiman kumuh warga miskin yang berdiri di atas bantaran sungai, tetapi juga karena banyak pelanggaran tata ruang yang notabene dilakukan pengembang-pengembang besar.

Seperti banyaknya perkantoran dan perumahan mewah yang berdiri di atas lahan yang seharusnya diperuntukan sebagai daerah resapan air atau ruang terbuka hijau.

"Jadi, penyebab banjirnya Jakarta tidak semata-mata karena si miskin, tetapi juga karena si kaya," kata Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga kepada Kompas.com, Sabtu (22/8/2015).

Nirwono kemudian menyontohkan pembangunan gedung-gedung bertingkat secara masif di kawasan Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.

Padahal, kata dia, berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang tertuang dalam Rencana Induk Djakarta 1965-1985, kawasan Jalan TB Simatupang adalah daerah resapan air dengan perizinan hunian terbatas.

Menurut Nirwono, penggunaan lahan pada setiap kavling tanah yang ada di kawasan tersebut seharusnya hanya 20 persen yang digunakan untuk bangunan. Sedangkan sisanya harus dibiarkan kosong agar berfungsi untuk resapan air.

"Tapi yang terjadi saat ini kebalikannya. Malah untuk bangunan yang 80 persen. Dan TB Simatupang sekarang malah jadi kawasan perkantoran skala besar," ujar akademisi Universitas Trisakti ini.

Kawasan lain yang juga disoroti oleh Nirwono adalah perumahan elite di Jakarta Utara, meliputi Kelapa Gading, Pluit, dan Pantai Indah Kapuk. Menurut dia, kawasan-kawasan tersebut dulunya merupakan kawasan rawa dan hutan bakau.

Seharusnya ketiga kawasan itu menjadi lokasi penyimpanan sementara air laut yang pasang untuk mencegah banjir di daerah sekitarnya.

"Dalam perkembangannya, saat ini semua tempat itu sudah berubah jadi perumahan elite," ucap Nirwono.(Alsadad Rudi)