TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Warga Kampung Pulo, Raven, tidak habis pikir dengan pernyataan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama bahwa warga Kampung Pulo adalah warga liar. Raven mengatakan, hal tersebut telah sangat menyakiti hati warga.

Dia pun berpendapat, jika warga Kampung Pulo disebut warga liar, maka camat, lurah, hingga wali kota juga merupakan pejabat liar. Sebab, semua surat pengantar RT, RW, sampai proses pengurusan administrasi apapun selalu mendapatkan tanda tangan camat dan lurah.

"Kalau kita warga liar, berarti camat juga camat liar. Lurah juga lurah liar dong. Lah kan kita bikin KTP elektronik siapa yang tanda tangan? Kita nganter surat pengantar RT diterusin ke siapa? Ini bisa ada RT sama RW di sini, bagaimana ceritanya dibilang warga liar?" ujar Raven di Kampung Pulo, Selasa (25/8/2015).

Dengan demikian, kata dia, sesungguhnya secara tidak langsung Pemerintah Provinsi telah mengakui warga Kampung Pulo sebagai warga yang sah dan bukan warga liar.

Apalagi, mereka membayar PBB tiap tahunnya. Raven pun kecewa Pemprov DKI tidak mendengarkan aspirasi warga Kampung Pulo.

Dia pribadi lebih memilih adanya uang ganti rugi sebagai bekalnya membangun tempat tinggal lagi.

Raven mengatakan, kepindahan warga ke Rusunawa Jatinegara Barat sendiri juga merupakan sebuah keterpaksaan. Mereka tidak memiliki pilihan selain menerima rusun itu.

Raven pun yakin, di lubuk hati para warga, masih ada rasa tidak terima telah terusir dari tempat mereka dibesarkan.

"Sama seperti banjir, pindah ke rusun itu seperti mengungsi aja. Engga ada tempat lain lagi dan dilakukan karena terpaksa," ujar dia.(Jessi Carina)