TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, telah melakukan demosi atau penurunan jabatan sebanyak 201 pejabat.

Para pejabat yang pernah menduduki kursi eselon IV hingga eselon II itu, kini distafkan, dan berdayakan di Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Provinsi DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menyatakan, bahwa demosi dilakukan untuk mendapatkan kualitas pegawai yang lebih baik.

Basuki Tjahaja Purnama memang selalu menindak bawahannya dan tidak segan mencopot siapa saja di DKI Jakarta, sehingga dijuluki tukang pecat.

Basuki dinilai hanya orang yang mau mendengar gosip, laporan sepihak, fitnah, tidak benar, tapi semua dijadikan dasar pemecatan, sehingga tidak heran, pejabat gusar dan mengecam tindakan bos mereka, yang dianggap konyol itu.

Warta Kota pun mencoba mewawancarai para pejabat yang telah didemosi tersebut, di Kantor Badan Diklat, Jalan Abdul Muis, Tanahabang, Jakarta Pusat, Senin (21/9/2015).

Mereka mengungkapkan keluh kesahnya selama bekerja dibawah kepemimpinan Ahok.

Pantauan Warta Kota, kantor tersebut berada di gedung yang sama dengan Kantor Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta.

Namun, kantor tersebut berada di lantai enam. Tampak sebuah papan tenis meja berada di depan pintu masuk.

Sementara, di dalam kantor tersebut, terdapat para pejabat yang telah didemosi pada bulan Juli 2015 lalu. Mereka mengenakan seragam Korpri berwarna biru.

Seperti, Joko Kundaryo (mantan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Perdagangan), Agus Priyono (mantan Kepala Pekerjaan Umum Tata Air), Benjamin Bukit (mantan Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi), Nandar Kusnandar (mantan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman), serta pejabat eselon II, III, dan IV.

Mereka tampak lebih santai dengan pekerjaannya sekarang. Beberapa tampak berbincang-bincang, sedangkan lainnya bersiap-bersiap untuk mengikuti sebuah pelatihan.

Penilaian

Salah satu mantan pejabat, mengatakan, bahwa saat ini pola kerja yang diterapkan oleh Ahok kerap hanya melihat hasil. Ahok tidak melihat sebuah proses yang harus dilakukan pada salah satu program kerja. Penilaian kerja pun pada akhirnya menjadi rancu.