Laporan Wartawan Tribunnews.com, Edwin Firdaus

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ribuan Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan atribut dinas menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Senin (16/11/2015).

Mereka yang masih berstatus Banpol PP/Satpol Non PNS itu menuntut agar ditingkatkan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Atas dasar undang-undang yang berlaku, pengabdian dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kami memohon kepada Presiden RI untuk menerbitkan payung hukum pengangkatan Banpol PP menjadi Satpol PP PNS," kata Ketua Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara, sekaligus Koordinator Aksi, Suriawan ditemui disela-sela aksi tersebut.

Menurut Suriawan, para pengunjuk rasa yang tak kurang dari 3000 orang ini berasal dari sejumlah daerah antara lain Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Jogjakarta, Cirebon dan Tanah Laut.

Mereka sama-sama menuntut pemerintah meningkatkan kesejahteraannya, dengan mempertimbangkan usia dan masa kerja serta pengabdian.

Sebab selama ini telah direkrut oleh Pemda untuk melaksanakan urusan wajib Pemda dalam bidang penegakkan Perda, Perkada, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

"Apabila tuntutan kami tidak dilanjuti secara nyata oleh pemerintah maka kami Banpol PP se-Indonesia yang tergabung dalam organisasi FKBPPPN akan melakukan aksi lebih besar secara terus menerus sampai tuntutan kami terpenuhi," kata Suriawan.

Dalam aksi tersebut, pengunjuk rasa juga membawa spanduk bertuliskan tuntutannya.

Sejumlah polisi juga ikut mengawal jalannya demo, pantauan Tribun, lalu lintas depan Istana lancar.