Tribunnews.com, Tangerang - Fenomena bebasnya para narapidana sebuah lapas menggunakan ponsel seolah sudah menjadi rahasia umum. Lemahnya pengawasan dan sanksi dari pihak lapas dinilai merupakan akar permasalahan ini.

Diberitakan sebelumnya, Polrestro Tangerang menggerebek Lapas Wanita Kota Tangerang, Senin (1/2) malam kemarin. Penggerebekan dilakukan untuk merazia narkoba yang diduga beredar di sana.

Walau tidak ditemukan adanya narkotika, polisi menemukan sejumlah barang yang seharusnya tidak disimpan napi, seperti ponsel, pisau, alat cukur, dan lainnya.

Dari 35 napi yang kedapatan membawa ponsel dan barang terlarang lainnya, Ratu Atut Chosiyah juga salah satu napi yang diberi sanksi disiplin.

"Lemahnya pengawasan dan sanksi sebuah lapas terhadap narapidana tertentu memang bisa terjadi karena adanya permainan antara sang napi dengan pihak lapas. Pada akhirnya, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan para napi pun dibiarkan begitu saja, " ujar Kriminolog Universitas Indonesia, Bambang Widodo Umar pada Selasa (2/2).

Bambang mengatakan, walaupun termasuk pelanggaran kecil, narapidana yang memberikan sogokan berupa uang kepada pihak lapas supaya dia bisa berbuat seenaknya harus ditindak tegas.

"Kalau tidak ditindak, akhirnya akan timbul rasa toleransi dari pihak lapas. Setiap pelanggaran kecil yang dilakukan narapidana seolah tidak apa-apa dan bisa ditolerir. Masalah penggunaan ponsel memang sepertinya masalah kecil, tapi dampaknya bisa meluas. Ini yang harus diperhatikan," kata Bambang.

Bambang mengatakan, pihak lapas kemungkinan besar sudah tahu bahwa Atut menggunakan ponsel sebelum razia dilakukan.

"Tetapi mungkin karena ada permainan tadi, atau ada faktor kedekatan yang dibangun, akhirnya sang napi ini jadi immune dengan peraturan lapas. Ya akhirnya dibiarkan saja dia pakai ponsel," kata Bambang lagi.

Perombakan sistem, menurut Bambang, adalah satu-satunya cara memberantas permainan di dalam lapas antara napi dengan petugas lapas.

"Jadi bukan hanya orang-orangnya saja yang dirombak. Sistemnya harus benar dulu. Bagaimana aturan harus ditegakkan, dan sanksi tegas seperti apa bagi yang melanggar, itu yang harus dijalankan, " katanya. (Banu Adikara)