TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, memberikan pernyataan yang berbeda pada rencana pembongkaran kawasan prostitusi Kalijodo, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara.

Ahok menyatakan, bahwa saat ini, pihaknya belum melakukan penutupan akses Kalijodo. Padahal, kemarin, Selasa (17/2/2016), Ahok menyatakan telah menutup akses Kalijodo agar pelanggan tidak bisa melakukan transaksi prostitusi di kawasan tersebut.

"Enggak, belum nutup dong. Kita kan baru SP1. Tapi udah banyak yang pulang kok. PSK-nya (pekerja seks komersial) udah banyak yang pulang (kampung)," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (17/2/2016).

Menurut Ahok, saat ini jumlah tempat hiburan yang buka di lokasi itu pun hanya beroperasi sebanyak 5 persen saja.

Saat ini, pihaknya pun telah membuka posko pendaftaran untuk warga kalijodo yang bersedia direlokasi ke rumah susun.

"Kami bagi aja (nanti rusunnya), mana ada yang kosong, masuk. Yang minta, kami kasih. Yang nggak ada KTP ya nggak bisa. Makanya sebagian udah mulai pulang kampung," katanya.

Seperti diketahui, kemarin, Ahok menyatakan mulai menutup akses bagi pelanggan, yang ingin masuk ke kawasan Kalijodo tersebut.

"Dari polisi dan TNI sudah gelar pasukan untuk sosialisasi, kita akan tutup dulu. Jadi pintu masuk sana kita tutup dulu supaya pelanggan nggak ada yang ke sana," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (16/2/2016).

Dengan penutupan tersebut, maka bagi warga yang tidak ber-KTP Kalijodo, saat malam hari tidak boleh masuk ke kawasan tersebut.

Sehingga, tidak ada lagi transaksi prostitusi seperti yang selama ini terjadi.

"Jadi, orang luar KTP sana nggak boleh masuk aja, kalau udah malem. Kami sudah jalankan," kata Ahok.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, berencana melakukan penggusuran di Kawasan Kalijodo tersebut.

Pasalnya, kawasan termasuk dalam Ruang Terbuka Hijau (RTH). (Mohamad Yusuf)