TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ratusan anggota Badan Peneliti Independen Kekayaan Pejabat Negara dan Pengusaha Nasional (BPI KPN-PN) se Indonesia mendapatkan kursus singkat tentang pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) dan tindak pidana korupsi (tipikor).

Mereka yang sudah mendapatkan pelatihan singkat selama dua hari ini, diminta untuk terus berperan aktif mengawasi dan mengungkap kasus dugaan korupsi, serta membantu masyarakat yang terdzalimi oleh aparat penegak hukum.

"Kita harapakn BPI KPN-PN mampu berperan aktif dalam penegakan dan pengungkapan korupsi," kata Ketua Umum BPI KPN-PN Tubagus Rahmad Sukendar di sela acara yang digelar di Hotel Oval, Surabaya, Rabu (24/2/2016).

Menurutnya, kursus singkat yang diadakan untuk ketiga kalinya sejak Tahun 2013 ini dalam rangka memberi kesempatan kepada anggota BPI KPN-PN untuk lebih mengerti tentang teknis pulbaket.

"Bukan hanya tentang kasus-kasus korupsi saja, tapi juga warga negara yang terdzalimi oleh penegak hukum. Kami siap membantu mengawal masyarakat yang terdzalimi," sambung Rahmad Sukendar.

Sementara itu, Ketua Harian yang juga Sekjen BPI KPN-PN, Fonda Tangguh mengatakan, hingga saat ini ada sekitar 15 ribu anggota BPI KPN-PN yang tersebar diseluruh Indonesia. Banyak kasus-kasus yang diungkap, baik oleh BPI KPN-PN tingkat daerah, maupun tingkat pusat.

"Kami berharap dukungan semua pihak, baik dari pemerintah daerah, instansi penegak hukum di KPK, kejaksaan, kepolisian, untuk membantu semua kinerja dalam berperan aktif pengawasan harta kekayaan pejabat negara maupun pengusaha nasional," tegas Fonda Tangguh.

Sedangkan Brigjen Pol Andjaya, Irwil IV (Jawa Timur) Irwasum Mabes Polri mengatakan, kepolisian bermitra dengan seluruh organisasi masyarakat dalam rangka membangun bangsa dan negara.

"Tentu harus menjalin kerjasama mutualisme dan bersinergi, agar penegakkan hukum lebih efektif dan menghasilkan kerja nyata," tutupnya.