"Ada musala bersertifikat. Itu bertentangan dengan surat edaran. Musala bersertifikat pada tahun 2000," ujar Razman.

Jusuf Kalla yang juga Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia diminta untuk menangani musala yang akan dibongkar Pemprov DKI.

"Pemiliknya umat islam, Anda rubuhkan, itu bertentangan. Tolong Pak JK (Jusuf Kalla). Pak Jk itu Ketua Dewan Masjid, tangani itu. Musala itu bagian dari Pak JK," harap Razman.

Dia juga menyinggung Pemprov DKI yang belum melakukan sosialisasi dengan Warga Kalijodo. Belum ada diskusi termasuk dengan pihak kuasa hukum Kalijodo.

"Ini apa? Belum ada solusi satu pun, sampai saat ini belum ada diskusi dengan warga termasuk kepada kami," tegas Razman.

Pantauan Tribunnews, musala yang berada di Jl Kepanduan II Kalijodo juga telah dikosongkan. Saat Magrib, Musala telah gelap gulita lantaran tidak ada aliran lisrik.

Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi menjelaskan sudah ada tempat ibadah, semisal masjid, gereja, dan vihara sudah tersedia di rumah susun Marunda.

Untuk itu tidak perlu membangun rumah ibadah baru pengganti Gereja Bethel Indonesia maupun musala yang akan dirobohkan.

"Di tempat baru sudah ada tempat ibadah. Jadi enggak perlu lagi dibangun. Di rumah susun Marunda sudah ada," ujar Rustam.

Menurutnya, akan mubazir bila membangun tempat ibadah di area Kalijodo yang akan dijadikan taman.

"Nah, kalau beribadah di dekat Kalijodo, bisa menyesuaikan dengan tempat ibadah yang ada di sekitar lokasi," imbuhnya. (tribunnews/glr/dns)