TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Sarifuddin Sudding mengaku geram dengan tudingan yang dilontarkan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama soal mahar yang diberikan partai politik sebesar Rp 100 sampai Rp 200 miliar, jika ingin maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta.

"Ya saya kira memang Ahok dalam memberikan stetmen supaya bisa lebih kondusif karena posisi kan jadi Gubernur, jadi tanpa harus melegitimasi parpol," kata Sudding saat dihubungi wartawan di Jakarta, Jumat (11/3/2016).

Untuk itu, anggota Komisi III DPR ini meminta Ahok membeberkan siapa partai yang dimaksud.

Pasalnya hal ini akan berdampak buruk bagi citra partai politik yang selama ini sudah terbangun dengan baik.

"Ya saya kira Ahok harus buktikan siapa saja selama ini partai yang meminta itu. Jadi jangan hanya melempar asumsi yang belum jelas buktinya," kata Sudding.

Menurutnya, Hanura tidak pernah meminta uang mahar tersebut kepada calon-calon yang akan maju.

"Sepengetahuan saya gak ada di Hanura, karena Hanura menetapkan calon Gubernur itu lewat penilaian survei," kata Sudding.

Sebelumnya, Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok rupanya punya alasan sendiri kenapa memilih jalur independen di Pilgub DKI. Dia bilang, ongkos politik untuk maju lewat partai kelewat mahal.

Ahok mengaku tarif Rp 100 miliar sampai Rp 200 miliar, sudah hal yang lumrah.

Ongkos politik seorang pasangan calon yang ingin maju lewat partai memang tidak murah.

Pasalnya parpol biasanya mencari dukungan di sektor kelurahan sampai dengan provinsi.

Untuk satu kelurahan, kata Ahok, kira-kira perlu suntikan dana sekitar Rp10juta per bulan.

Biaya tersebut dipakai untuk penyewaan mobil, konsumsi dan biaya operasional lainnya.

Itu baru satu kelurahan. Jika ada 267 kelurahan dan dihitung dalam 10 bulan, maka dana yang dibutuhkan sudah miliaran.

Belum lagi jika partai tersebut berkoalisi.