Hamid: Tidak Masuk Akal Jika Pemerintah Membunuh Go-Jek Cs
Komisaris Utama Balai Pustaka, Hamid Basyaib menilai tidak masuk akal jika transportasi umum berbasis online dibubarkan.
Penulis: Imanuel Nicolas Manafe
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisaris Utama Balai Pustaka, Hamid Basyaib menilai tidak masuk akal jika transportasi umum berbasis online dibubarkan.
"Tidak masuk akal jika pemerintah membunuh perusahaan tersebut," ujar Hamid dalam diskusi terkait polemik transportasi online yang digelar Smart FM bersama Populi Center di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (26/3/2016).
Menurut Hamid, keberadaan transportasi umum online seperti Grab, Uber dan Go-Jek telah menyerap puluhan ribu tenaga kerja dalam waktu yang singkat.
"Uber dia punya 16 ribu (tenaga kerja). Grab baru sebentar 6 ribu (tenaga kerja). Go-Jek 200 ribu orang. Jadi lapangan kerja ditampung oleh dia, dalam waktu singkat dia menyerap 200 ribu pegawai. Bagaimana perusahaan taksi konvensional itu butuh berapa tahun untuk memilki 16 ribu pegawai," kata Hamid.
Selain itu, Hamid mengatakan keberadaan transportasi online ini pun telah menjadi kebutuhan masyarakat untuk berpergian, sehingga wajar jika masyarakat bereaksi negatif ketika para sopir taksi berdemo terkait keberadaan transportasi umum online ini.
"Artinya, barang ini, dukungan publiknya kuat. Kalau sebuah produk sudah didukung publik, dengan begitu anda tidak bisa berbuat apa-apa," kata Hamid.
