TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dijalankan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dirasa belum berjalan secara maksimal.

Bacagub DKI dari PKS Muhamad Idrus memberi catatan kekurangannya, yakni proses pelayanan masih membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga merugikan pelaku usaha.

”Pelaku usaha butuh cepat karena ada banyak keperluan. Bila pelayanan lambat, maka kerjasama dengan pihak lain jadi terganggu,” Ujar Idrus dalam pernyataannya, Senin(28/3/2016).

Bang Idrus melihat pelayanan pemerintah provinsi DKI Jakarta mengalami kemunduran.

”Ini harus segera dibenahi, usahakan seperti awal lahirnya PTSP,” kata Idrus yang juga Pendiri Jakarta Keren

Oleh karena itu Calon Gubernur yang terkenal dengan slogan #JakartaKEREN itu juga mengungkapkan salah satu solusinya yaitu, Pemprov DKI perlu menempatkan PNS di setiap Rukun Warga (RW) di Jakarta.

Hal itu guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga bila warga akan mengurus administrasi kependudukan dan lainnya tidak perlu datang ke kantor kelurahan.

“Pelayanan keliling yang sekarang diterapkan itu bagus, tapi kita juga perlu menempatkan aparat di setiap RW. Pelayanan jemput bola hari ini harus juga ditopang dengan hadirnya birokrasi (PNS) untuk turut langsung menyalani warga di Kantor RW secara prima,” jelas Idrus.

Ia mengungkapkan, dasar pertimbangan penempatan PNS pada tiap RW karena sebagian besar warga Jakarta memiliki aktivitas super padat dan super sibuk.

"Oleh karena itu, aparat perlu mendekatkan diri ke warga/masyarakat. Dimana jumlah penduduk saat ini di DKI Jakarta sudah mencapai angka 10 juta penduduk maka itu sangat diperlukan menempatkan 1 PNS 1 RW di Provinsi DKI Jakarta dibanding ditahun 80 an masih di angka 6,5 Juta penduduk," ujar Muhamad Idrus.

Bang Idrus juga berpendapat bahwa program 1 RW 1 PNS ini bisa diwujudkan dengan kemampuan keuangan yang ada di APBD di DKI Jakarta.

Dengan jumlah pendapatan dalam APBD DKI Jakarta 2016 adalah Rp 58,2 Triliun.

Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya adalah Rp. 7,9 Triliun.

Sehingga, total APBD DKI 2016 adalah Rp 66,37 Triliun sementara jumlah belanja langsung dan tidak langsung mencapai Rp 59 Triliun.

"Dengan kekuatan APBD DKI Jakarta 2016 sebesar Rp 66,37 T dan jumlah total RW di DKI Jakarta 2.709 RW, saya rasa bukanlah hal yang sulit untuk kita anggarkan ke setiap RW di Jakarta," tutup Idrus.