Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyarankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan program pengganti Three In One.

"Ditlantas menyarankan sepanjang sampai dengan ada pengganti oke-oke saja," tutur Kasubdit Bin Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Budiyanto, Jumat (1/4/2016).

Dia menjelaskan, Three In One merupakan tindak lanjut program Management Transportasi Provinsi DKI Jakarta berkaitan dengan pembatasan lalu lintas.

Three In One dilaksanakan mulai 2003 di Sudirman-Thamrin dengan tujuan mengurai atau mengurangi volume kepadatan jam-jam sibuk, sesuai jadwal pagi 07.00-10.00 WIB dan sore 16.00 sd 19.00 WIB.

Secara pengamatan impiris terjadi pengurangan volume di ruas penggal lalu terjadi peningkatan volume jalan-jalan samping sebagai akibat terpecah arus yang digunakan jalan alternatif.

Jalan alternatif, seperti Jalan Ks Tubun, Kyi Mansur, Rasuna Said, Gatot Soebroto, S parman, Jalan Otista, dan beberapa ruas jalan.
Kemudian terjadi dampak sosial Joki dan terakhir kejadian eksploitasi anak.

Setelah melihat permasalahan yang terjadi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membuat program Electronic Road Pricing (ERP) atau program sistem jalan berbayar.

Pada Kamis (31/3/2016), Pemprov DKI Jakarta bersama dengan Ditlantas Polda Metro Jaya, Dewan Transportasi Kota Jakarta dan pengamat membahas rencana penerapan ERP dan penghapusan three in One.

"Sepanjang rapat berjalan ada yang setuju,ada yang tidak, dan setuju dengan catatan," kata dia.

Dia menilai, rencana program Pemprov DKI Jakarta menerapkan ERP merupakan gagasan bagus.

Namun, permasalahaannya untuk membangun ERP harus dipersiapkan, Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana Prasarana, Payung Hukum, dan Data Base atau Back Office.

"Lepas dari perkembangan dinamika yang ada tetap dilaksanakan uji coba tanggal 5 sampai 8 April 2016. Hasil uji coba sebagai dasar menentukan final apakah 3 in one akan berjalan terus atau dihapus," katanya.