TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi mengatakan proyek reklamasi yang sedang berjalan saat ini di Teluk Jakarta telah menyimpang dari tujuan sebenarnya.

Kata dia, reklamasi tidak lagi memberikan perbaikan bagi pantai yang rusak, tetapi malah sudah berorientasi ke arah bisnis semata.

"Reklamasi itu sebenarnya untuk memperbaiki pantai yang kena erosi dan lain-lain. Tetapi kenyataannya saat ini sudah menjadi properti," kata Viva saat diskusi bertajuk 'Nasib Reklamasi' di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (23/4/2016).

Politikus Partai Amanat Nasional itu meminta Pemerintah untuk mempertegas keputusan terkait pemberhentian sementara reklamasi.

Kata Viva, itu penting untuk menghindari asumsi publik bahwa keputusan Pemerintah hanyalah wacana.

"Sampai saat ini belum ada keputusan kemudian masih ada reklamasi sehingga membuat masyarakat kecewa," kata dia.

Sekadar informasi, kasus reklamasi di pantai utara Jakarta berbuntut suap. KPK menetapkan tiga tersangka.

Mereka adalah anggota DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja dan personal assistant di PT Agung Podomoro Land, Trinanda Prihantoro. 

Trinanda adalah perantara Ariesman Widjaja dengan Sanusi. Trinanda dua kali memberikan uang masing-masing Rp 1 miliar kepada Sanusi.

Uang tersebut sebagai suap keperluan pembahasan Raperda tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Jakarta tahun 2015-2035 dan Raperda tentang rencana tata ruang kawasan strategis kawasan pantai Jakarta.