TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bentrokan antara warga dengan petugas keamanan di kawasan Dadap, Kosambi, Kabupaten Tangerang, saat upaya penempelan stiker sebagai bentuk surat peringatan (SP) 2 diduga didalangi provokator.

"Ada provokasi di sana. Kami melihat kalau lokalisasi ini ditutup, pasti akan ada yang terusik. Yang punya usaha di sana," tutur Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar, ditemui di Mapolda Metro Jaya, Rabu (11/5/2016).

Dia menjelaskan, pemerintah telah melakukan sosialisasi sebelum melakukan penertiban di kawasan Dadap.

Sosialisasi telah dilakukan kepada warga di sekitar tempat itu.

"Saya sudah menerima perwakilan warga. Sudah jelaskan penataan Dadap itu seperti apa. Bahkan, kami sudah menyiapkan semua. Ini program pemerintah daerah, ada tahapan-tahapannya," kata dia.

Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Moechgiyarto, menegaskan akan melakukan penegakan hukum kepada warga yang melakukan perusakan fasilitas negara.

"Perusakan itu arahnya sudah pada pidana makanya itu akan kami proses sampai ke pengadilan otomatis. Tanyakan sama mereka yang anarkis kenapa," ujarnya.

Warga Dadap menolak rencana Pemerintah Kabupaten Tangerang menertibkan pemukiman kumuh di kawasan tersebut.

Sempat terjadi bentrok antara warga dengan petugas keamanan pada Selasa kemarin.

Semula, petugas gabungan dari unsur Polri, TNI, dan Satpol PP mengagendakan menyampaikan SP2 atas rencana penggusuran bangunan liar di lokasi tersebut.

Namun, warga melakukan penghadangan sambil membawa senjata tajam, bom molotov, dan batu. Insiden ini mengakibatkan dua aparat kepolisian, Mulya Aditya (19) dan Harmoko (21) menderita luka. Mereka dibawa ke rumah sakit terdekat.