TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terkait dengan isu adanya iuran Rp 5 juta yang ditarik PDI Perjuangan dari para pendaftar bakal calon gubernur DKI Jakarta mengacu pada fit and proper test hari ini, sejumlah pendaftar mengaku tidak keberatan dengan hal tersebut, termasuk Yusril Ihza Mahendra.

Yusril tidak memusingkan adanya pungutan tersebut, ia menganggap masih banyak hal yang harus dipikirkan selain membahas iuran.

"Saya kira ada banyak hal yang jauh lebih susah daripada itu. Itu lebih banyak gosipnya daripada substansinya," ujar Yusril saat ditemui jeda fit and proper test di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/5/2016).

Ia pun masih memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar, karena menjadi Dirut BUMN sekalipun perlu pengorbanan.

"Saya rasa itu wajar, untuk tes assesment memang begitu. Mau jadi calon Dirut BUMN juga mesti bayar sendiri uang tesnya," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjelaskan terkait dengan bergulirnya pembahasan mengenai uang senilai Rp 5 juta tersebut.

"PDIP sejak dulu gotong royong, dalam fit and proper test ini melibatkan ahli psikologi, dari situ ada yang dibayarkan kepada calon," tegas Hasto.

Sebelumnya, salah seorang calon peserta fit and proper test Hasniati keberatan dengan adanya biaya Rp 5 juta, maka ia pun mengundurkan diri dari agenda uji kelayakan dan kepatutan bakal calon gubernur DKI Jakarta dari PDI Perjuangan.

"Saya mengundurkan diri karena harus membayar administrasi Rp 5 juta, sementara nggak ada konfirmasi di awal, tiba-tiba disuruh bayar," kata Hasniati. (*)