TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA   -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) punya cara tersendiri untuk memberantas pengusaha yang menimbun sembako dan daging sapi jelang Ramadan.

Ahok berkaca dari berhasilnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengendalikan harga komoditas beras melalui Badan Usaha Milik Daerah PT Food Station Tjipinang Jaya.

BUMD yang bergerak di bidang industri ketahanan pangan itu, pada 2015 lalu misalnya, memiliki stok beras hingga 250.000 ton.

"Kenapa DKI berhasil menekan soal beras? Food Station itu dagang beras pakai merek FS. Terus saya umumkan, saya punya stok 200 ribu ton lebih," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (2/6/2016).

Dengan cara itu, dipercayai Ahok, tidak akan ada pengusaha yang menimbun beras.

Pasalnya, Pemprov DKI memiliki stok beras yang mumpuni, sehingga dapat memenuhi permintaan warga akan kebutuhan beras.

Mencegah penimbunan sapi, kata Ahok, memang harus impor demi menjaga keseimbangan. Tapi begitu sembako atau daging impor masuk ke Indonesia, pendistribusiannya harus dikendalikan oleh pemerintah.

"Pengusaha berani nimbun, kalau dia sadar kita tidak punya barang, makanya kita harus punya barang. Kalau memang barangnya tidak ada, tidak usah munafik. Impor saja, kita pegang, salurkannya jelas," imbuh dia.

Menurutnya, tidak akan ada pengusaha yang menimbun sembako, bahkan sapi, bila ada keseimbangan antara penawaran dengan permintaan.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan meluncurkan Kartu Jakarta One, kartu transaksi non-tunai.

"Supaya kartu itu tahu siapa yang beli. Kalau tidak, puter-puter daging, dibeli pengusaha," ucapnya.