TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan, sistem pemakaman online di Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta tidak berjalan. Ia menengarai, banyak oknum pegawai negeri sipil (PNS) yang ingin melakukan pungutan liar atau pungli di sektor itu.

"Kami perintah ke sini, dia sengaja pelan-pelan kerjain, saya marahi lagi, dia tahu kok (kesalahannya apa). Persoalannya di DKI ini, dia ngulur-ngulur supaya rezeki masih bisa nyolong," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (10/6/2016).

Salah satu tujuan penerapan sistem pemakaman online adalah untuk mengurangi praktik pungli. Namun hingga kini, Ahok masih menemukan banyaknya calo makam serta makam fiktif.

Di TPU Karet Bivak contohnya, banyak makam tak berpenghuni dan hanya dipasang batu nisan saja.

"Sudah kami terus tekankan pakai sistem elektronik. Sudah mulai seharusnya dari tahun lalu," kata Ahok.

Melalui sistem pemakaman online, masyarakat bisa mengecek ketersediaan lahan makam di semua TPU yang ada di Jakarta. Makam yang sudah terisi dan makam yang masih kosong akan terlihat melalui data yang ada di Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) DKI. (Kurnia Sari Aziza)