TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana (Haji Lulung) sudah menduga tidak ada yang dijadikan tersangka dalam kasus pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Lulung bersyukur tidak ada yang dijadikan tersangka dalam kasus pembelian lahan senilai Rp 755 miliar tersebut.

Pasalnya, kasus itu melibatkan banyak pihak.

"Begini, siapa yang berani melawan konspirasi penguasa? Gitu saja. Dan kalau banyak orang penting yang jadi tersangka, Indonesia akan jatuh terkapar. Makanya bersyukur," ujar Haji Lulung saat dihubungi, Selasa (14/6/2016).

Lulung yang kerap melontarkan pernyataan keras terkait kasus pembelian lahan yang terindikasi merugikan keuangan negara senilai Rp191 miliar itu, kini hanya bisa bersyukur.

"Saya sih cuma dua kata aja. Doa saya terkabul. Artinya doa saya terkabul bahwa kasus sumber waras tidak ada tersangka. Doa saya terkabul. Karena memang sudah saya duga dari awal akan terjadi seperti ini. Selamat deh untuk Ahok," ucap politisi PPP tersebut.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengungkapkan bahwa penyidik KPK tidak menemukan perbuatan melawan hukum dalam pembelian lahan yang diduga merugikan keuangan negara senilai Rp191 miliar.

Empat pimpinan KPK lainnya ikut hadir dalam rapat tersebut, yakni Alexander Marwata, Saut Situmorang, Laode Muhammad Syarif, dan Basaria Panjaitan.

Agus menjelaskan, pihaknya sudah mengundang ahli untuk memberikan keterangan seputar kasus tersebut. Diantaranya ahli dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia.

"Mereka menyandingkan temuan-temuan," kata Agus.

Hasilnya, tambah Agus, tidak ada indikasi kerugian negara dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terkait pembelian lahan Sumber Waras.

"Dari pendapat ahli tidak seperti itu (audit BPK). MAPI ada selisih, tapi tidak sebesar itu. Ahli ada yang berpendapat terkait NJOP (nilai jual obyek pajak) itu harga bagus," papar Agus.

Menyikapi hasil kerja penyidik tersebut, KPK akan bertemu BPK. Menurut Agus, kemungkinan pertemuan digelar sebelum Lebaran.

Pimpinan KPK juga akan menjelaskan hasil penyelidikan tersebut kepada Komisi III.