TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menepis semua pernyataan yang dilontarkan eks relawan yang sempat mengungkap beberapa kecurangan Teman Ahok dalam menggalang KTP dukungan.

Ahok menyatakan apa yang dikerjakan Teman Ahok sebagai relawannya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Karenanya dia membantah bahwa Teman Ahok melakukan kecurangan, sesuai yang diutarakan eks relawan.

Setidaknya ada lima orang mantan penanggung jawab (PJ) yang bertugas sebagai pengumpul KTP buat Ahok.

Pada diskusi yang digelar kemarin, mereka sempat membeberkan bagaimana kecurangan yang dilakukan seperti pemalsuan KTP, membeli KTP ke RT/RW, hingga saling tukar data KTP antar PJ pengumpulan KTP. 

"Makanya saya baca di berita mereka ini dipecat kan," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (23/6/2016).

Lima orang bekas relawan tersebut, kata Ahok hanya main mengumpulkan KTP tanpa memvalidasi kebenaran pemilik identitas kependudukan tersebut.

Harusnya, setiap PJ pengumpul KTP melengkapi semua data pemberi KTP termasuk mencatatkan nomor telepon yang bisa dihubungi.

"Kenapa ngumpulin KTP paling bahaya, kamu kalau nge-gaji orang gede dia gak ngumpulin kamu rugi dong. Kalau kamu pakai jatah 500 perak satu KTP, kalau dia copy bohongin kamu, ngumpul doang gimana," kata dia.

Untuk itu, setiap pengumpulan KTP yang digalang Teman Ahok si pemberi diharuskan mengisi formulir pendataan.

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi manipulasi data.

"Kalau dimanipulasi, kamu kasih notifikasi, kamu merasa enggak ngumpulin kamu protes enggak? Nah Teman Ahok sudah membuat sistem yang sangat baik. semua ktp yang masuk, begitu masuk ke komoputer itu kasih notifikasi, terima kasih anda telah memberikan dukungan. Kalau kamu merasa bohong dia pasti ngontak kamu," kata Ahok.