TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Digantikannya posisi Bambang DH sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPD PDIP DKI Jakarta karena menolak petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diusung PDIP dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017.

Pengamat Politik dari Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi mengatakan Bambang menjadi bagian dari proses dinamika internal yang ada di dalam PDIP.

Pendukung Ahok di dalam internal PDIP, ucap Airlangga, tengah berusaha untuk menyingkirkan pihak yang menentang orang nomor satu di DKI Jakarta tersebut.

"Kubu-kubu pendukung inkumben melakukan usaha-usaha menyingkirkan dan menghabisi kekuatan-kekuatan yang resisten untuk mendukung inkumben di Jakarta," ucap Airlangga saat dihubungi wartawan, Senin (29/8/2016).

PDIP menunjuk Adi Wijaya sebagai ketua definitif untuk kepengurusan tingkat DPD DKI Jakarta menggantikan Bambang.

Airlangga beranggapan ada proses penjinakan dengan digesernya Bambang.

"Artinya kekuatan di dalam internal PDIP yang cenderung resisten, akan melemah dengan digantikannya Bambang DH," kata Airlangga.

Hal itu menunjukan salah satu indikasi dari melemahnya penolakan terhadap Ahok di tubuh PDIP. Padahal, menurut Airlangga, Ahok belum tentu memberikan kemenangan kepada PDIP.

"Karena PDIP tidak dianggap sebagai partai pengusung utama dalam kekuatan yang akan mengusung ahok," kata Airlangga.

Kemudian, beberapa kebijakan-kebijakan Ahok tidak pro terhadap kepentingan orang miskin.

Contohnya, dalam proses penggusuran dan kebijakan reklamasi yang tidak melibatkan warga Jakarta untuk berpartisipasi.

"Warga cenderung menjadi korban kebijakan tersebut. Ini akan menjadi konsekuensi kemungkinan melemahnya dukungan kekuatan-kekuatan orang miskin yang menjadi basis utama PDIP," ujar Airlangga.

Airlangga berpendapat, apabila PDIP mendukung Ahok.

Keuntungan politik belum tentu didapat PDIP. Bahkab PDIP juga berpotensi mengalami kelemahan basis politik.

"Terutama dari kelompok-kelompok orang miskin," ujar Airlangga.