TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Muslim adalah salah satu warga Rawajati, Jakarta Selatan, yang sejak dua hari lalu sudah menempati salah satu unit Rusunawa Marunda. Dia rela pindah karena ingin menata hidupnya agar lebih baik.

"Saya dan keluarga sudah sepakat untuk menata hidup baru di Rusun Marunda. Semoga betah dan meraih kehidupan yang lebih baik," kata Muslim di Blok A-418.

Ia khawatir kalau bertahan di Rawajati tidak mendapatkan unit rusun yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Selain Muslim, keluarga lain yang ikut pindah gelombang pertama adalah keluarga Ir Mulak Sihotang yang menempati Blok C4-206, keluarga Roni Rosmiati di C5-514.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (1/9) mengucapkan terima kasih kepada warga yang memahami program pemerintah DKI.

Sejatinya, kata Ahok, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta ingin memberikan fasilitas yang lebih baik kepada warga Rawajati berupa rusun dan kios PD Pasar Jaya kepada mereka yang berdagang sehingga dapat terus menjalankan usahanya.

"Kalau ada warga yang sehari-harinya berdagang, maka otomatis pasti akan dapat kios, kecuali kalau warga yang tidak berdagang," katanya.

Menurut Ahok, fasilitas kios tersebut diberikan selain untuk membantu warga, juga merupakan upaya Pemprov DKI Jakarta untuk menjadikan pasar-pasar di ibukota sebagai inkubator bagi para pedagang.

"Intinya, kami berniat menolong warga dengan memberikan kios. Lagi pula, memang kami ingin menjadikan supaya semua pasar di Jakarta menjadi inkubator bagi semua pedagang, termasuk warga Rawajati yang berdagang," tutur Ahok.

Kamis (1/9) kemarin, dilakukan penertiban puluhan bangunan yang berdiri di pinggiran rel kereta api di RT 09/04 Kelurahan Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan.

Saat penertiban dimulai, tangis histeris mewarnai proses pembongkaran puluhan rumah warga di RT 09/04 Rawa Jati, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (1/9) pagi.

Bangunan yang sebagian besar digunakan tempat usaha itu dalam waktu relatif singkat diratakan dengan dua eskavator dari Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Sahmari (60), salah seorang warga atau pemilik warung bunda mengaku tidak tahu mau mencari rejeki dari mana lagi, setelah tempat usahanya dibongkar oleh aparat Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

"Warung nasi tempat usaha saya udah dibongkar. Mau cari uang dari mana lagi," kata dia sambil meneteskan air mata, Kamis (1/9).

Pria paruh baya itu mengaku sudah sejak 1989 tinggal di kawasan itu. Oleh sebab itu dia menolak untuk direlokasi ke Rusunawa Marunda, Jakarta Utara. "Anak sebenarnya ada lima, tapi satu orang masih sekolah di sini," ucapnya.

Tak peduli

Sementara itu Ahok mengaku akan terus melakukan penertiban dan tidak khawatir langkahnya untuk menertibkan (menggusur) hunian di Rawajati, Jakarta Selatan, akan mempengaruhi elektabilitasnya di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017.

Menurut dia, penertiban Rawajati dilakukan karena rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Marunda telah siap menampung 60 kepala keluarga (KK) dari kawasan yang sebenarnya merupakan jalur hijau itu.

"Kalau karena ada pemilihan (penertiban batal dilakukan), lebih baik saya enggak usah dong (menertibkan). Lebih baik saya baik-baikin supaya mereka (warga yang seharusnya direlokasi) simpati sama saya," ujar Ahok.

Bila memperhitungkan elektabilitas, menurut Ahok, sapaan Basuki, pihaknya bisa berpura-pura memenuhi permintaan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI.

Sebelumnya, KPUD meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghentikan sementara penertiban hunian di Jakarta.

Menurut Ahok, berpindahnya warga karena huniannya ditertibkan tidak akan membuat KPUD menemui kesulitan guna memastikan data pemilih untuk Pilkada DKI 2017.

Dia mengungkapkan, sistem Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik yang perekamannya ditargetkan tuntas akhir September 2016, akan mempermudah KPUD melakukan pemutakhiran data pemilih.

"Sekarang kan (ada) e-KTP. (Dengan) e-KTP ini kan gampang sekali untuk melacak dia (warga) mau pilih di mana pun. (Warga) dipindahin ke mana saja enggak apa-apa kok," ujar Ahok.

Lagipula, Ahok mengatakan, Pemprov DKI tidak menjadikan Pilkada sebagai faktor yang bisa mempengaruhi rencana penertiban. Pemerintah berprinsip penertiban dilaksanakan segera setelah ada kepastian hunian di rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

"Saya jawab (kepada KPUD DKI), patokan saya bukan pemilihan," ujar Ahok.
Sebelumnya Ketua KPU DKI Sumarno meminta untuk tidak melakukan penggusuran menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017.

Menurut Sumarno, sarannya itu terkait masalah data pemilih Jakarta. Kata Sumarno, data pemilih yang dimiliki KPU DKI Jakarta kini berbeda dengan pendataan Pilkada DKI Jakarta 2012.

Selain itu, banyak pemilih yang sudah pindah ke alamat baru. Contohnya warga terdampak penertiban yang direlokasi ke rumah susun.

Terkait hal itu, Ahok mengatakan, saat ini warga sudah wajib memiliki e-KTP. Dengan e-KTP, seharusnya tidak ada masalah dengan perpindahan domisili warga.

"Selama ada TPS dia tinggal daftar, boleh enggak orang yang tidak terdaftar di situ, tapi ada e-KTP bisa pilih? Bisa. Tinggal cek namanya," ujar Ahok.

"Jadi saya sampaikan pada KPU DKI sama Bawaslu DKI, patokan saya bukan soal dekat apa tidak pemilihan, rusunnya siap apa tidak. Kalau siap ya saya dorong terus," ujar Ahok. (Bintang Pradewo)