TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mempertanyakan sikap Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang mengizinkan kembali dilakukannya reklamasi ‎di teluk Jakarta.

Padahal Menko Maritim sebelum Luhut, Rizal Ramli memutuskan agar reklamasi di tempat yang sama untuk dihentikan karena bermasalah.

"Jelas dari keputusan (Menko Maritim) sebelumnya,‎ reklamasi banyak masalah prosedur dan administrasi, bahkan masalah hukum," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/9/2016).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menuturkan kalau hukum ditabrak maka akan ada efek yang ditimbulkan dan berbahaya.‎

Dirinya menekankan bahwa reklamasi hendaknya jangan dilakukan jika justru menimbulkan masalah.

"‎Reklamasi nggak masalah sebenarnya dilakukan, namun prosesnya harus benar. Jangan sampai proses itu bermasalah," ujarnya.

Fadli menilai, Presiden harus menjelaskan mengapa bisa terjadi beda pendapat di Kemenko Maritim seperti saat ini terkait proyek reklamasi.

Menurutnya, keputusan yang berubah-ubah seperti sekarang ini secara tidak langsung akan berdampak pada investasi di Indonesia.

"Berubahnya reklamasi menunjukkan reshuffle (kabinet) sarat mementinkan kelompok tertentu. Kita nggak bisa dibodoh-bodohi lah," ujarnya.