TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Gerindra mulai berhitung soal dana kampanye Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Pilkada DKI Jakarta.

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menghitung dana kampanye yang dikeluarkan pasangan itu minimal Rp50 miliar.

"Ya itungan saya Rp 75 miliar atau Rp50 miliar lah. Cekaknya Rp 50 miliar. Kalau ada uang Rp100 miliar ya longgar lah," kata Muzani di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/9/2016).

Ia pun merinci pengeluaran dana kampanye tersebut.

Muzani berhitung mulai dari penggunaan saksi saat penghitungan suara di Pilkada DKI Jakarta.

Terdapat sekitar 15 ribu tempat penghitungan suara (TPS) di Jakarta. Satu TPS akan dijaga oleh dua saksi.

Seorang saksi mendapat bayaran Rp 200 ribu.

"Berarti satu TPS Rp 400 ribu. Dikali 15 ribu TPS. Itu jadi sekitar Rp 6 miliar. Itu baru saksi. Kemudian pelatihan saksi? Enggak gratis," kata Anggota Komisi I DPR itu.

Pelatihan saksi dibayar Rp  100 ribu. Sehingga akan menghabiskan Rp 3 miliar untuk melatih para saksi. Total pengeluaran Gerindra-PKS untuk saksi di TPS sekitar Rp 9-10 miliar.

"Itu baru saksi. Itu setidaknya dana yang dibutuhkan. Belum kaos. Belum spanduk. Belum makan-makan.‎ Kopi," ujarnya.

Muzani mengatakan pihaknya akan mencari dana tersebyt dari kader pendukung serta warga yang bersimpati terhadap pasangan Anies-Sandiaga Uno.

Ia menilai kesadaran menggalang dana di Gerindra dan PKS mulai tumbuh.

"Sekali lagi, Gerindra akan menggerakan kader yang ada, baik kader atau legislatif, untuk  kerja bareng dan bareng-bareng kerja, supaya calonnya ini bisa leading," tuturnya.

Ia menegaskan Gerindra tidak memberikan bantuan berupa pembiayaan. Namun, menggerakkan kader untuk bekerja memenangkan pasangan Anies-Sandiaga Uno.

"Yang penting adalah‎ setiap orang yang merasa bertanggungjawab terhadap masa depan Jakarta akan kita ketuk untuk memberikan suporting dalam bentuk apapun. Kalau bukan harta, bisa dengan bentuk komitmen bahwa dia akan memilih," tuturnya.