TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, memimpin langsung apel Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), di lapangan silang Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (24/11/2016) pagi.

Namun, saat memberikan sambutan pada apel tersebut, Sumarsono menyatakan pengumuman yang mengejutkan peserta apel.

Pantauan Warta Kota, lebih dari 1.000 Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun pekerja kontrak, turut hadir.

Mereka berbaris rapih dengan mengenakan pakaian sesuai dengan instansinya masing-masing.

Saat itu, Sumarsono sempat memuji para pasukan biru, oranye, hijau, kuning, dan ungu yang telah bekerja baik di lapangan.

"Saya lihat ini menakjubkan. Tahun ini sebelah kita kita, Bandung, Tangerang banjir. Saya tidak lihat banjir di Jakarta. Ini akumulasi performance kalian jajaran Pemprov DKI dalam bersihkan saluran penghambat banjir," kata Sumarsono.

Serta dalam rangka hilangkan hambatan yang kemungkinan banjir terbukanya Kanal Barat dan Timur.

"Serta partisipasi masyarakat saya ucapkan terima kasih untuk itu. Itu yang bahagiakan," kata Sumarsono.

Seribuan peserta yang mendengar pun langsung bersorak serta bertepuk tangan.

Namun usai pujian tersebut, Sumarsono justru mengumumkan hal yang membuat peserta heboh.

"Namun ada beberapa hal yang terpaksa saya umumkan. Karena bagian dari komitmen Pemprov DKI untuk sama-sama jaga netralitas birokrasi. Karena itu terpaksa saya harus beri sanksi tegas karena sudah jadi komitmen untuk beberapa PNS, maupun non PNS, tenaga PHL ada yang harus diputus kontraknya karena terlibat politik praktis kampanye," katanya.

Ia mengatakan bahwa pekan ini memberi sanksi berat kepada tiga PNS memberhentikan dengan hormat.

Kemudian 33 orang dihukum dengan sanksi sedang dan ringan. Mulai dari penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat dan teguran tertulis.

"Minggu ini juga diperkirakan jumlahnya naik. Karena ketika negara butuh Anda, 4 November (demo 4 November) termasuk yang cuti harus membatalkan diri. Ternyata masih banyak yang tidak masuk sementara tugas negara memanggil saudara," tegasnya. (Mohamad Yusuf)