Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Forum Mahasiswa Perguruan Tinggi Islam se-Indonesia Tolak Aksi 2 Desember

Forum Komunikasi Badan Eksekutif Mahasiswa (Forkom BEM) Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) se-Indonesia menolak rencana aksi 2 Desember 2016.

Editor: Adi Suhendi
zoom-in Forum Mahasiswa Perguruan Tinggi Islam se-Indonesia Tolak Aksi 2 Desember
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Aksi 4 November 2016. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Forum Komunikasi Badan Eksekutif Mahasiswa (Forkom BEM) Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) se-Indonesia menolak rencana aksi 2 Desember 2016.

Presidium Nasional BEM PTAI, Maldini meminta kepada semua pihak untuk tidak menjadikan agama sebagai alat untuk mengejar target politik.

Menurut dia, agama bukanlah rumah tapi nilai yang membangun, membenahi, dan memperindah rumah besar Indonesia.

"Beberapa waktu belakangan ini sering kita lihat kejadian-kejadian yang mengandung isu SARA menimpa bangsa Indonesia," kata Maldini dalam keterangannya, Jumat (25/11/2016).

‎Ia menjelaskan kejadian tersebut sangat melukai dan mengurangi identitas bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi keberagaman.

Selain itu, kejadian tersebut dianggap menciderai nilai-nilai Pancasila yang berpotensi menimbulkan luka lama berupa primordialisme dan sektarianisme.

Ia pun mengkritisi aksi 4 November 2016.

Berita Rekomendasi

"Aksi ini jelas tidak sejalan dengan Islam sendiri sering disebut agama yang menjadi rahmat bagi alam semesta," ujar mahasiswa dari Universitas Islam Nusantara Bandung ini.

Maka dari itu, Maldini bersama Forkom BEM PTAI se-Indonesia mengecam oknum-oknum yang mengatasnamakan Islam yang berpotensi memecah belah rakyat Indonesia khususnya umat Islam dalam aksi 2 Desember 2016.

"Jangan sampai kejadian di negara seperti Iraq, Suriah, Afghanistan, bahkan Yugoslafia (yang hancur karena primordialisme dan sektarianisme) menimpa bangsa Indonesia," jelas dia.

Di samping itu, Maldini mendesak kepada pemerintah dan penegak hukum untuk menyelesaikan berbagai konflik yang mengancam keutuhan NKRI dengan cepat, tegas, dan tepat.

Hal tersebut penting untuk mengendalikan situasi yang aman dan tertib dalam berbangsa.

"Pemerintah harus melakukan mediasi antara dua pihak yang sedang berseteru dan bina situasi kondisi yang harmonis," katanya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas