TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan kecewa dengan kebijakan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumarsono yang menghapus anggaran hibah untuk TNI/Polri dalam penyusunan APBD 2017.

Namun di sisi lain, memberikan anggaran untuk Bamus Betawi.

Ahok (sapaan Basuki) menilai kebijakan Soni (sapaan Sumarsono) tidak sejalan dengan program-programnya. Khusus untuk anggaran hibah TNI/Polri, Ahok menyatakan hibah diberikan dengan tujuan agar nantinya institusi-insitusi TNI/Polri mau bekerja sama dalam penyediaan lahan parkir dan rumah susun.

"Yang paling mahal apa di Jakarta? tanah. Yang punya tanah gede-gede di Jakarta siapa? TNI/Polri," kata Ahok di Kantor PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2016).

Baca: Tanggapi Kritik Ahok, Plt Gubernur DKI: Kalau Airnya Kotor Jangan Gelasnya yang Dipecahin

Sementara itu untuk hibah Bamus Betawi, Ahok menegaskan dirinya tidak akan memberikan hibah untuk organisasi yang tak punya konstribusi yang jelas dalam pengembangan budaya betawi.

Ahok menegaskan lebih senang memberikan dana ke sanggar-sanggar yang hendak mengikuti lomba skala internasional.

Tak hanya itu, dalam upaya pengembangan budaya betawi, Ahok menyatakan lebih senang menggelontorkan anggaran untuk pengembangan budaya betawi di Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Ahok menegaskan di era pemerintahannya-lah, dilakukan pengembangan besar-besaran terhadap Setu Babakan.

"Jadi jangan sampai dibilang saya anti Betawi. Ormas yang berpolitik tidak bisa dikasih bantuan lagi. Tapi sanggar-sanggar budaya yang mau keluar negeri manapun harus kita biayain," ujar Ahok.

Penulis : Alsadad Rudi