"Ketika berbicara dengan komunitas yang ada di sana, ada 870 KK yang telah berbicara dengan saya, mereka sebenarnya mau digeser, bukan digusur, (tapi) digeser," ujar Jokowi saat itu.

Jokowi saat itu menawarkan program kampung deret untuk warga bantaran kali.

Wakil Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pernah menjelaskan bahwa sudah ada kampung deret yang dibangun pada masa pemerintahan dia dan Jokowi.

Namun, kini Pemprov DKI tidak bisa lagi membangun kampung deret.

Komentar Ahok

Ahok menjelaskan alasan tidak bisa lagi melanjutkan program kampung deret.

Menurut Ahok, tidak ada lagi tanah negara yang bisa digunakan untuk mendirikan kampung deret.

"Kenapa kami berhenti? Karena enggak ketemu tanah lagi. Kalau kamu dudukin tanah negara yang lahan hijau, enggak bisa dong bikin Kampung Deret," ujar Ahok.

Ahok mencontohkan kampung deret di Petogogan yang awalnya dibuat untuk pegawai yang bekerja di Kebayoran.

Meski merupakan tanah negara, kawasan itu bukan jalur hijau sehingga pemerintah bisa membuatkan kampung deret dan memberikan sertifikat untuk warga.

Ini berbeda dengan pinggir sungai yang merupakan jalur hijau.

"Namun, saat kampanye kan orang ngomongnya beda, seolah saya enggak tepati janji kampung deret. Saya tunjukkin dapat sertifikatnya kok, datang saja kamu ke Petogogan, ada sertifikat hak milik," ujar Ahok.

"Kenapa sekarang enggak bangun lagi? Mana yang ada tanah negara lagi? Kalau ada, ya kami kasih. Sekarang enggak ada, enggak ketemu lagi," kata Ahok.

Pada debat kedua, Ahok juga mengomentari ide Agus yang ingin menggeser tanpa menggusur.

Ahok mengatakan selama ini penertiban atau penggusuran dilakukan untuk normalisasi sungai.

Trase sungai harus dikembalikan seperti sediakala. Jika gubernur malah membangun di sepadan sungai, maka sama saja melakukan pelanggaran.