TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berdasarkan rekapitulasi real count dokumen C1 oleh KPU DKI Jakarta, pasangan Basuki-Djarot memperoleh suara terbanyak yakni 2.357.587 suara atau 42,91 persen.

Sementara Pasangan Anies-Sandi memperoleh 2.200.636 suara atau 40,05 persen dan pasangan Agus-Sylvi mendapat 936.609 suara atau 17,05 persen.

Deputi Koordinator Nasional Jaringan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sunanto mengatakan, dari hasil tersebut dapat dipastikan Pilkada DKI Jakarta akan berlangsung dalam dua putaran.

Baca: Roy Suryo: Soal Sikap Demokrat di Putaran Kedua, Lihat Warna Baju Saya

Baca: PAN Lebih Condong Dukung Anies-Sandi Dalam Pilkada DKI Putaran Kedua

Baca: Tiga Sikap Demokrat Pada PendukungTerkait Putaran Kedua

Namun, salah satu hal yang harus diwaspadai oleh pihak penyelenggara pemilu, terutama KPU dan Bawaslu, adalah meningkatknya penyebaran isu SARA menjelang pemilihan putaran kedua untuk menjegal pasangan calon tertentu.

"Saya memprediksi isu SARA akan kembali meningkat jelang putaran kedua. Sama seperti yang terjadi saat menjelang putaran pertama. Targetnya jelas, pasangan Basuki-Djarot, apalagi Ahok sedang tersangkut kasus penistaan agama," ujar Sunanto saat ditemui usai jumpa pers di kantor Badan Pengawas Pemilu RI, Jakarta Pusat, Sabtu (18/2/2017).

Menurut Sunanto, hanya isu SARA yang bisa digunakan untuk menjegal langkah pasangan Basuki-Djarot di putaran kedua.

Berdasarkan hasil kajian JPPR terhadap Hasil rekapitulasi C1 di KPU Provinsi DKI Jakarta, diketahui pasangan calon Basuki-Djarot menang di empat wilayah, yakni Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan Kepulauan Seribu.

Jika dirinci, pasangan calon Basuki-Djarot memperoleh 49 persen di Jakarta Barat, 43 persen di Jakarta Pusat, 39 persen di Jakarta Selatan, 39 persen di Jakarta Timur, 49 persen di Jakarta Utara dan 39 persen di Kepulauan Seribu.

Menurut Sunanto, empat wilayah tersebut merupakan basis pemilih yang memilih berdasarkan kinerja Basuki dan Djarot saat memimpin Jakarta. Keempat wilayah tersebut juga dinilai sebagai wilayah yang banyak mengalami perubahan sejak kepemimpinan Ahok-Djarot.

Di sisi lain, lanjut Sunanto, para warga Jakarta yang memiliki hak pilih adalah pemilih yang rasional. Artinya, kelompok yang tidak senang dengan pasangan Basuki-Djarot tidak akan bisa menjegal dengan dasar program kerja ataupun kebijakan.

"Jadi memang cuma isu SARA yang bisa digunakan oleh kelompok tertentu untuk menjegal langkah Basuki-Djarot," ucapnya.

Selain itu, kata Sunanto, isu SARA diprediksi muncul untuk menarik suara dari golongan putih (golput) atau warga yang tidak menggunakan hak pilihnya pada putaran pertama.

Berdasarkan catatan JPPR, jumlah warga yang memilih golput mencapai 1.668.902 orang atau 23 persen dari total jumlah pemilih.

Penulis : Kristian Erdianto