Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yurike Budiman

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim hukum dan advokasi Cagub-Cawagub DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno melaporkan adanya dugaan black campaign mengenai surat akad kontrak yang ditandatangani Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Pukul 11.15 tim kuasa hukum Anies-Sandi tiba di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta dan diterima oleh Komisioner Bawaslu M Jufri.

Anggota tim advokasi Anies-Sandi, Amir Hamzah menyatakan pihaknya mendapatkan surat tersebut dari grup Whatsapp dalam bentuk digital dan sudah beredar luas di media sosial.

Setelah ditelusuri, surat tersebut menjadi viral karena berawal dari cuitan Twitter @saiful_mujani yang memposting foto surat tersebut pada 18 Maret 2017 pukul 16.42.

"Kami menilai surat tersebut palsu. Maka kami hari ini melaporkan akun Twitter @saiful_mujani karena kami mendapat surat itu dari akun tersebut. Beliau mengupload surat tersebut dengan mempertanyakan apakah ini otentik atau tidak," kata Amir usai melaporkan surat tersebut di Bawaslu DKI Jakarta, Sunter, Senin (20/3/2017).

Ia menduga ini merupakan kampanye hitam yang disampaikan melalui akun tersebut lantaran menggunakan tanda tangan palsu juga.

"Ini jelas (palsu), sudah ada bantahan dari Mas Anies dan Mas Sandi bahwa itu bukan tanda tangan beliau,"

"Bukan permasalahan kontennya, tapi tanda tangan ini sudah palsu dan motifnya harus dicari siapa pelakunya dan apa maksudnya. Kita tahu sekarang Anies-Sandi secara elektabilitas makin tinggi jadi kita tak tahu maksud dari surat tersebut," jelasnya.

Meski sudah melaporkan, Amir mengakui pihaknya belum mengkonfirmasi secara langsung dengan pemilik akun tersebut.

"Belum," jawabnya singkat.

Seperti diketahui, foto surat tersebut bertuliskan Akad Kontrak yang berisi:
"Dengan memohon keridhoan Allah SWT dan syafaat Rasulullah Muhammad SAW,
SAYA ANIES BASWEDAN dan SAYA SANDIAGA UNO MENYATAKAN SIAP MEMIMPIN DKI JAKARTA
dengan nilai-nilai SYARIAT ISLAM dan mendengarkan nasihat para Mufassur dan Ulama"

Surat tersebut ditandatangani atas nama Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada 7 Februari 2017 di Jakarta dan juga tampak ditandatangani oleh Forum Umat Islam, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dan Hizbut Tahrir Indonesia.(*)