TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengkritik program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus pasangan calon Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Petahana Gubernur DKI ini menilai program KJP Plus Anies-Sandi itu tidak mendidik anak usia sekolah untuk bersekolah.

Karena bila KJP Plus diterapkan itu berarti pemerintah memberikan uang kepada anak sekolah, sehingga ia merasa tidak perlu bersekolah lagi.

Baca: Sindir Ahok, Anies: Sebenarnya Petahana Itu Menunjukkan Karya, Bukan Meluncurkan Program

Menurut Ahok, pemerintahan yang benar itu adalah memberikan dana untuk kebutuhan anak jika ingin bersekolah.

"Ini mendorong anak-anak untuk bersekolah. Kalau soal paket kejar, itu kita kerjakan sendiri," ujar Ahok dalam acara Debat di Mata Najwa Babak Final Pilkada Jakarta, di Metro TV, Senin (27/3/2017) malam.

"Kalau ingin dia mau usaha, kita siapkan bantuan 80-20 persen. Kalau dia mau pelatihan, kita punya pusat pelatihan yang gratis," jelasnya lebih lanjut.

Baca: Ahok Bantah Tudingan Anies Soal Open Governance

Baca: Kata Fadli Zon, Elite PPP Dukung Ahok-Djarot Tapi Massa Pendukungnya Pilih Anies-Sandi

Untuk itu Ahok tegaskan, pemerintahannya tidak ingin kasih uang ke anak, supaya tidak tercipta pemikiran tidak sekolah pun dapat uang.

"Jadi kita tidak mau merusak seperti itu. Ini fungsi edukasi," kata Ahok.

Calon Gubernur DKI Jakarta dari nomor urut 3 Anies Baswedan menjelaskan KJP Plus bukan saja menjangkau anak dalam sekolah.

Artinya juga mereka yang sudah tidak berada di sekolah.

"Mereka juga membutuhkan. Bisa untuk kejar paket. Juga bisa dipakai untuk mengikuti pelatihan-pelatihan," jelas Anies.

Sehingga anak yang tidak bersekolah lagi, punya ketrampilan dan menjadi modal untuk mencari pekerjaan.

Jadi tujuangnya adalah, lanjut Anies, KJP Plus akan menjadi jembatan bagi anak yang berada di sekolah dan tidak.

Lebih lanjut Anies mengklaim, kartu tersebut akan diintegrasikan dengan kartu Indonesia Pintar (KIP).

Bahkan untuk jangka panjang, KJP Plus akan dibagikan kepada semua anak di Jakarta, tanpa pengecualian, baik dari keluarga menengah kebawah maupun yang sudah mapan dari sisi ekonomi. (*)