TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam Fadli Zon didampingi Wakil Ketua Komisi I Asril Hamzah Tanjung dan Anggota Komisi IV Endro Hermono meninjau lokasi sengketa tanah di Condet Raya, Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Kamis (30/3/2017).

Sebagian tanah warga di daerah itu diklaim milik Resimen Induk Kodam Jaya (Rindam Jaya).

“Kami meninjau lokasi di daerah Condet ini. Karena laporan dari warga masyarakat, salah satunya oleh Syech Muhammad Al-Hamid. Yang menyampaikan dengan bukti-bukti juga, kalau kepemilikan tanahnya diklaim oleh pihak Rindam Jaya,” jelas Fadli.

Politisi F-Gerindra itu menambahkan, pihaknya merespon pengaduan dari masyarakat, setelah melihat data yang disampaikan oleh Syech, bahwa kepemilikan tanahnya sah. Ia mengakui, bahwa sengketa tanah merupakan masalah yang sensitif.

“Dari data yang disampaikan Syech, kepemilikan tanahnya sah. Tapi ternyata tetap ada upaya untuk mengklaim dari Rindam Jaya, tanpa melalui proses mediasi yang juga secara sukarela atau hukum. Kita meninjau ke sini, untuk menjadi bahan masukan,” imbuh Fadli. 

Fadli memastikan, jika masyarakat dalam kondisi benar, namun dirugikan, tentu harus dibela. Tak dipungkiri juga, masih banyak permasalahan sengketa tanah sehingga ia berkomitmen untuk merespon aspirasi dan laporan masyarakat yang dirugikan oleh berbagai pihak. Menurutnya hal itu sudah menjadi tugas Wakil Rakyat di Senayan.

“Kita cari pembenaran. Kita tentu sangat mendukung tentara kita, tapi kita tidak ingin juga masyarakat di rugikan. Kalau perlu ada mediasi, kita akan membantu menjadi fasilitator, memfasilitasi supaya ada dialog, sehingga kemudian nanti ada titik temunya,” harap politisi asal dapil Jawa Barat itu.

 Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi I Asril Hamzah Tanjung (F-Gerindra) mengakui masih banyak permasalahan pertanahan di Tanah Air. Pihaknya pun kerapkali menerima pengaduan mengenai sengketa tanah.

 “Kami harus membela rakyat. Semoga sebelum ada proses hukum, ada penyelesaian melalui proses mediasi,” harap politisi asal dapil DKI Jakarta itu.

Sementara itu, Syech mengatakan bahwa bahwa sebagian tanah milik warga di sekitar Rindam Jaya, telah diklaim milik Rindam Jaya.

Permasalahan mulai muncul ketika ada proyek normalisasi atau perluasan kali Ciliwung oleh Pemprov DKI Jakarta, yang mengenai tanah masyarakat yang lokasinya berada tak jauh dari kali. Padahal Pemprov DKI dan kontraktor telah menyiapkan ganti rugi.

“Namun pelaksanaan ganti rugi tidak dapat dilaksanakan karena ada segelintir pejabat di Rindam Jaya yang mengklaim tanah-tanah masyarakat,” jelas Syech. (Pemberitaan DPR RI)