Laporan Wartawan Tribunnews.com, Adiatmaputra Fajar Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pada debat cagub-cawagub DKI terakhir, dua pasangan calon diminta menjelaskan bagaimana membangun komunikasi efektif dengan DPRD terkait pembahasan APBD.

Pengamat Politik UNJ Ubedilah Badrun menilai kedua calon gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Anies Baswedan belum punya jawaban konkret terkait koordinasi dengan DPRD DKI.

Dari tata pelaksanaan hingga lobi-lobi, dua kandidat gubernur di Pilgub DKI Jakarta ini dinilai Badrun belum cukup untuk berkomunikasi bersama DPRD.

"Solusi membangun komunikasi efektif antara Gubernur dengan DPRD belum terjawab jelas oleh keduanya," ujar Badrun saat dihubungi pada Kamis (13/4/2017).

Badrun menilai Ahok dan Anies belum bisa memberikan jawaban konkret terkait 1 juta warga Jakarta yang belum berjamban sehat. Pasalnya kedua calon ini tidak menjawab terperinci.

"Tidak ada satu cagub pun yang menjawab solutif, Ahok menjawab dengan RPTRA dan Anis menjawab dengan memberikan penyadaran kepada masyarakat," kata Badrun.

Sedangkan program KUR yang dikeluhkan masyarakat, Ahok menjawab Pemprov DKI menyediakan dana 1 Rp Triliun per tahun tetapi hanya 300 miliar yang digunakan masyarakat. Badrun menilai Anis bisa menyerang balik Ahok karena rendahnya daya serap UMKM.

"Tapi unik, serangan balik ini tidak dilakukan Anis," kata Badrun.

Badrun menambahkan ketika disinggung soal kendala sarat jaminan, Ahok menjawab dengan mewajibkan buka rekening bagi UMKM sehingga arus kas keuangan diketahui.

Keluhan masyarakat tentang sarat jaminan dinilai salah paham oleh Ahok, faktanya masyarakat mengalami kesulitan.

"Pada pertanyaan ini cara Sandi menjawab dengan menunjukan fakta antusiasme dua puluh ribuan warga Jakarta ikut program Oke Oce terasa memiliki greget," papar Badrun.