TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil ketua tim pemenangan Anies-Sandi yang juga wakil ketua DPRD DKI Jakarta, Mohammad Taufik meminta Pemerintah Provinsi DKI membuka ruang bagi tim Anies-Sandi untuk membahas APBD Perubahan 2017.

Alasannya Anies-Sandi memiliki masa kepemimpinan selama tiga bulan di tahun 2017, yakni dari Oktober hingga Desember.

‎"Ada tiga bulan dilaksanakan Anies-Sandi, maka APBD perubahan seyogyanya Anies-Sandi punya. Diberikan ruang untuk memberikan program prioritas yang berkaitan dengan pelaksanaan program. Di samping program yang telah ditetapkan‎," kata Taufik di Cicurug, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, (4/5/2017).

Baca: Sandiaga Larang Perusahaannya Ikut Lelang Terbuka Penjualan Saham Pemprov di Perusahaan Bir

Apabila tidak, menurut Taufik sulit mengukur kinerja Anies-Sandi dalam tiga bulan awal masa kepemimpinannya.

Anies-Sandi tidak menjalankan program yang dirancangnya karena tidak masuk dalam APBD perubahan 2017.

"Selama tiga bulan, dia melaksanakan program yang ditetapkan pada APBD-P gubernur lama.‎ Sangat sulit untuk menghitung 100 hari programnya Anies-Sandi. Karena tiga bulannya bukan programnya Anies-Sandi," paparnya.

Taufik mengatakan APBD P 2017 memang hak mutlak pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) - Djarot Saiful Hidayat dan jajarnya.

Baca: Anies Minta Ahok Tidak Merasa Paling Tahu soal Penataan Pasar Ikan

Namun alangkah baiknya bila Anies-Sandi dilibatkan untuk memasukan program prioritas yakni KJP Plus, OKOCE, dan rumah DP 0 rupiah.

"Kan sama-sama untuk rakyat juga," pungkasnya.

Untuk diketahui APBD P 2017 DKI akan disahkan dalam kurun waktu Juli- Agustus. Anggaran tersebut baru dapat digunakan pada bulan Oktober hingga Desember 2017.