TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum), Noor Rachmad, menilai ada sejumlah kekurangan di berkas perkara kasus dugaan pornografi di situs 'baladacintarizieq' atas nama tersangka Firza Husein.

Hasil dari ekspose kasus itu di Jampidum di Kejaksaan Agung, Rabu (7/6/2017), menunjukkan kekurangan itu menyangkut formal dan material.

Jampidum Noor Rachmad, tidak menjelaskan secara rinci mengenai kekurangan itu.

Namun, dia menyiratkan ada sejumlah alat bukti yang harus dilengkapi penyidik untuk mendukung kelengkapan berkas perkara.

"Itu bisa saksi bisa ahli. Ada beberapa kekurangan," tutur Noor Rachmad, kepada wartawan ditemui di Kejagung, Jakarta, Rabu (7/6/2017).

Berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

"Semua yang menyangkut formalitas dan material itu diberikan petunjuk kepada penyidik nantinya. Saya tidak merinci apa-apa karena pasti berpengaruh kepada hasil yang dikerjakan penyidik," kata dia.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, salah satu kekurangan itu berupa tidak ada keterangan dari Rizieq Shihab.

Rizieq merupakan salah satu tersangka kasus dugaan pornografi.

Rizieq dicari polisi terkait dugaan kasus pornografi berupa chat seks yang diduga melibatkannya dan Firza Husein.

Firza telah diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu.

Sementara itu, imam besar FPI itu beberapa kali mangkir saat dipanggil menjadi saksi.

Belakangan, dia telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilaporkan masih berada di luar negeri.

Sebelumnya, Firza Husein ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pornografi di situs 'baladacintarizieq'.

Polisi menjeratnya dengan pasal berlapis dalam undang-undang pornografi.

Pasal yang diterapkan yaitu Pasal 4 ayat 1 juncto Pasal 29 dan atau Pasal 6 Juncto Pasal 32 dan atau Pasal 8 Juncto Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Ancaman hukuman pidana penjara di atas lima tahun.