TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menegaskan reklamasi teluk Jakarta tetap akan dilaksanakan.

Hal itu, kata Luhut, sebagai bentuk kekonsistenan Pemerintah terhadap ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga menurutnya tidak ada alasan proyek harus dihentikan.

“Ya alasannya apa memberhentikan? Itu kan konsistensi kita pada ketentuan,” ujar Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/7/2017).

Luhut kembali mengingatkan bahwa proyek reklamasi yang dibangun di era Pemerintahan Jokowi-JK ini adalah warisan dari Presiden sebelumnya, mulai dari Suharto hingga SBY.

“Reklamasi saya berkali-kali sebutkan, itu sudah mulai tahun 1995 zaman Pak Harto. Lalu zaman SBY 2008. Gubernur DKI kemudian Pak Jokowi kan hanya menerjemahkan. Itu kan hanya dua hal, membangun bendungan dalam kemudian terintegrasi dengan reklamasi. Yang salah di mana?” kata Luhut.

Dari segi kajian, Luhut mengatakan semuanya tidak ada masalah. Ia mengatakan pembangunan reklamasi yaitu untuk menghindari Jakarta tenggelam karena terjadi penurunan tanah.

“Kemarin sebulan lalu sudah datang ke kantor kami minta penjelasan dari orang-orang yang dikoordinir oleh LIPI, oleh Pak Ridwan Sesmenko saya dijelasin. Akhirnya bilang, wah kita sama kalau begitu pemahamannya,” tutur Luhut.

Luhut mengingatkan kepada Pemprov DKI, siapapun yang memerintah agar menghormati kajian dari lembaga yang kredibel, sehingga tidak ada alasan untuk memberhentikan proyek reklamasi.

“Enggak ada urusan kita, mau siapapun pemerintahnya itu, kita harus menghormati kajian yang dikeluarkan oleh institusi yang kredibel. Enggak bisa kita seleramu karena kamu jadi pejabat baru langsung mau ganti-ganti semua, ya enggak boleh,” kata Luhut.